Sejak mengambil alih China, Xi Jinping membawa beberapa reformasi ekonomi untuk mengendalikan pertumbuhan yang melambat.

Ia menebang industri milik negara dan mengurangi polusi, serta proyek perdagangan One Belt One Road.

China menjadi lebih tegas di kancah global.

Baik itu Laut China Selatan, Taiwan, maupun Hong Kong, Beijing tidak meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat untuk bersuara melawan dunia.

Pengamat mengatakan bahwa Xi Jinping mengadopsi kebijakan untuk memompa miliaran dolar ke negara-negara Asia dan Afrika yang miskin sebagai investasi.

Ada yang mengatakan kebijakan investasi adalah kebijakan jebakan utang China.

Di China, Xi memulai perang melawan korupsi di mana beberapa pemimpin puncak dan birokrat dipenjara karena tuduhan korupsi.

Diketahui bahwa Xi menempatkan perbedaan pendapatnya di penjara atas nama perang melawan korupsi.

Pendirian keras

Sejak Xi Jinping memimpin China, banyak kasus pelarangan kebebasan dilaporkan.

Ribuan pembangkang dan pengacara hak asasi manusia dilaporkan ditangkap di China.

Jutaan Muslim Uyghur ditahan di Provinsi Xinjiang.

Mereka dilaporkan digunakan sebagai kerja paksa dan para wanita disterilkan secara paksa.

Pada 2019, ribuan orang melakukan protes terhadap rencana untuk mengizinkan ekstradisi ke China daratan.

Undang-undang baru memberi Beijing kekuatan untuk membentuk kembali kehidupan di Hong Kong, mengkriminalisasi apa yang disebutnya pemisahan diri, subversi, dan kolusi dengan pasukan asing, dengan hukuman penjara maksimum seumur hidup.

Setelah Hong Kong, China mengejar Taiwan.

China sering mengancam Taiwan dengan mengatakan bahwa Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari China.

Baru-baru ini, China melakukan latihan militer di selat Taiwan menyusul Perjalanan AS Nancy Pelosi ke Taipei.

Beijing memandang Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri tetapi Taiwan yang demokratis melihat dirinya sebagai negara berdaulat.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)