Hasil Referendum Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia Dinyatakan Sah
Ini hasil referendum yang digelar di wilayah pendudukan Rusia, Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk (DPR dan LPR), Kherson, dan Zaporizhzhia.
Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Miftah
Lima dari sembilan distrik kota saat ini mendapat kecaman dari tentara Ukraina, walikota menambahkan.
Baca juga: Amerika Serikat Peringatkan Konsekuensi Bencana Jika Rusia Gunakan Senjata Nuklir di Ukraina
Komentar pengamat
Keempat wilayah menyatakan komitmen mereka untuk transparansi dan legitimasi maksimum, terbuka untuk pemantauan oleh pengamat internasional.
Ketua Komisi Pemilihan Pusat (CEC) LPR Yelena Kravchenko mengumumkan pekan lalu bahwa CEC menerima dan "mempertimbangkan" aplikasi dari pengamat asing meskipun dia tidak menyebutkan negara mereka.
Menurut petugas pemilu, pemantau dan pemantau asing yang mewakili Kamar Sipil akan hadir di tempat pemungutan suara maupun di luarnya pada hari pemungutan suara.
Ketua komisi pemilihan Wilayah Kherson Marina Zakharova mengatakan bahwa undangan telah dikirim "ke sejumlah besar negara."
CEC Rusia mengirim pengamatnya sendiri untuk memantau referendum.
Duma Negara - majelis rendah parlemen - mengatakan bahwa anggota semua fraksi parlemen akan menerima undangan untuk ikut memantau pemungutan suara.
Pengamat internasional untuk referendum di Zaporizhzhia Region dari Brasil, kolumnis 'Jurnal Merah' Enrique Dominguez mencatat tingginya tingkat organisasi pemungutan suara dan tidak adanya tekanan pada penduduk setempat.
Baca juga: Ukraina Rudal Hotel Tempat Wartawan Menginap, Kondakov Sempat Terkubur Puing
Menurut Dominguez, pemantau internasional mengunjungi banyak tempat pemungutan suara selama empat hari terakhir.
"Kami melihat seberapa baik referendum itu diselenggarakan; orang-orang yang mengerjakan referendum ini sangat siap dan menganggap pekerjaan ini dengan sangat serius," kata Dominguez kepada TASS.
Harapan untuk keselamatan dan perkembangan
Penduduk Donbass berharap bahwa aksesi ke Rusia akan membawa mereka keamanan, perdamaian dan pembangunan, kata pemimpin DPR Denis Pushilin awal bulan ini.
Kepala Republik Rakyat Luhansk (LPR) Leonid Pasechnik mengatakan rakyat republik telah menantikan referendum sejak konflik pecah di wilayah tersebut pada tahun 2014.
