"Setiap warga dunia menginginkan kemakmuran negara mereka dan lingkungan yang damai," tambahnya.

"Dengan demikian, para pemimpin yang terlibat tidak boleh menggunakan kekuatan dan keegoisan mereka."

Pidato itu membuat Han Lay menuai sorotan serta ancaman di media sosial.

Setelah kontes berakhir, ia tinggal di Thailand untuk menghindari ancaman penangkapan di Myanmar.

Namun pada 21 September, setelah perjalanan singkat ke Vietnam, Han Lay ditolak masuk di Bandara Suvarnabhumi Bangkok.

Pejabat Thailand mengatakan dokumen perjalanannya yang dikeluarkan Myanmar tidak valid, lapor Reuters.

Sehari setelahnya, ia menulis di Facebook bahwa pihak kepolisian Myanmar juga berada di bandara dan berusaha menghubunginya.

"Saya akan menolak untuk bertemu dengan polisi Myanmar dengan menggunakan hak asasi saya," tulisnya, seraya menambahkan bahwa dia telah meminta bantuan dari otoritas Thailand dan PBB.

Menurut Human Rights Watch, langkah itu adalah "tindakan politik yang disengaja oleh junta untuk membuatnya tidak memiliki kewarganegaraan."

"Tidak ada keraguan bahwa apa yang terjadi adalah jebakan untuk mencoba memaksa Han Lay kembali ke Myanmar, di mana dia akan menghadapi penangkapan segera, kemungkinan pelecehan dalam penahanan, dan pemenjaraan," kata wakil direktur Human Rights Watch Asia, Phil Robertson, dalam pernyataan Rabu.

Han Lay lahir pada tahun 1999 di Myawaddy, Myanmar.

Wanita 23 tahun ini merupakan lulusan psikologi dari Universitas Yangon.

Selain aktif di dunia pageant, Han Lay juga dikenal sebagai aktivis pro-demokrasi yang vokal mengkritik kekuasaan junta militer serta kudeta yang terjadi di negaranya.

Myanmar telah dilanda kekerasan sejak militer merebut kekuasaan awal tahun lalu, dengan bentrokan antara pasukan junta dan milisi yang bersekutu dengan pemerintah bayangan dan kelompok pro-demokrasi. 

Tindakan keras telah menargetkan kelompok pro-demokrasi dan pemuda, aktivis, politisi, selebriti dan influencer media sosial.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)