Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pasca Tragedi Itaewon, Pemerintah Korsel Perketat Pengamanan di Acara Keramaian

Pemerintah Korea melakukan inspeksi keselamatan pan-pemerintah pada banyak acara pasca tragedi perayaan Halloween di Itaewon.

Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Pasca Tragedi Itaewon, Pemerintah Korsel Perketat Pengamanan di Acara Keramaian
AFP/ANTHONY WALLACE
Sepatu yang diambil oleh polisi dari lokasi ledakan kerumunan Halloween yang fatal yang menewaskan lebih dari 150 orang di distrik Itaewon dipajang di gimnasium untuk dikumpulkan oleh kerabat korban, di Seoul pada 1 November 2022. - Setidaknya 156 sebagian besar anak muda tewas, dan lebih banyak lagi yang terluka, dalam gelombang kerumunan yang mematikan akhir 29 Oktober di pesta Halloween pasca-pandemi pertama di distrik kehidupan malam Itaewon yang populer di Seoul. (Photo by Anthony WALLACE / AFP) 

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, SEOUL - Serangkaian langkah-langkah keamanan yang digulirkan oleh Pemerintah Korea Selatan (Korsel) menunjukkan seberapa besar dampak hilangnya 156 nyawa dalam tragedi mematikan Halloween di distrik Itaewon, Seoul pada Sabtu lalu, terhadap masyarakat Korea.

Dikutip dari Koreaherald.com, Jumat (4/11/2022), Perdana Menteri (PM) Han Duk-soo pada Kamis kemarin mengatakan akan ada inspeksi keselamatan pan-pemerintah pada banyak acara, di mana lebih dari 10.000 orang diprediksi akan ambil bagian.

Dia meminta badan-badan pemerintah daerah untuk mengubah aturan manual keselamatan. 

Ini adalah reaksi terhadap kurangnya langkah-langkah keamanan dan upaya pihak berwenang dalam menjaga ketertiban selama krisis Itaewon pada Sabtu lalu yang dikutip oleh para ahli sebagai alasan utama mengapa situasi di luar kendali.

Meskipun polisi memperkirakan 100.000 orang akan berada di area itu untuk perayaan Halloween, namun diyakini 130.000 orang benar-benar muncul.

Baca juga: 4 Faktor Penyebab Lonjakan Kerumunan Halloween Itaewon yang Mematikan  

Sebagian besar pasukan polisi dikirim ke rapat umum politik, sehingga membatasi kemampuan penegak hukum setempat untuk bereaksi terhadap situasi yang meningkat.

Berita Rekomendasi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas