Ekuador, Estonia, Fiji, Finlandia, Prancis, Georgia, Jerman, Ghana, Yunani, Guatemala, Hungaria, Islandia, Irlandia, Italia, Pantai Gading, Jepang, Kenya, Kiribati, Kuwait, Latvia, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, dan Luksemburg.

Juga Malawi, Maladewa, Malta, Kepulauan Marshall, Meksiko, Mikronesia, Monako, Montenegro, Myanmar, Nauru, Belanda, Selandia Baru, Niger, Makedonia Utara, Norwegia, Palau, Panama, Papua Nugini, Paraguay, Peru, Filipina, Polandia, Portugal.

Serta Qatar, Republik Korea (Korea Selatan), Republik Moldova, Rumania, Samoa, San Marino, Seychelles, Singapura, Slovakia, Slovenia, Kepulauan Solomon, Somalia, Spanyol, Swedia, Swiss, Togo, Tuvalu, Turkiye, Ukraina, Inggris Raya, Amerika Serikat, Uruguay, Vanuatu dan Zambia.

Sementara itu dikutip dari Washington Post, resolusi PBB kali ini mendapat dukungan paling rendah, dibandingkan dengan lima  resolusi terkait Ukraina yang diadopsi oleh Majelis Umum sejak invasi Rusia 24 Februari lalu.

Baca juga: Populer Internasional: Pidato Presiden Ukraina di G20 | Sosok Ibu Negara Korea Selatan Kim Kun-hee

Resolusi kali ini mendorong membentuk sebuah mekanisme internasional untuk reparasi atas kerusakan, kehilangan atau warga yang terluka di Ukraina atas serangan Rusia.

Ini merekomendasikan bahwa negara-negara anggota majelis PBB bekerja sama dengan Ukraina, membuat daftar internasional untuk mendokumentasikan klaim dan informasi tentang kerusakan, kehilangan atau cedera pada Ukraina dan pemerintah yang disebabkan oleh Rusia.

Sebelum pemungutan suara, Duta Besar Ukraina untuk PBB Sergiy Kyslytsya mengatakan pengeboman dan penembakan oleh Rusia di kota dan desa, menargetkan segala sesuatu mulai dari tanaman dan pabrik hingga bangunan tempat tinggal, sekolah, rumah sakit, dan taman kanak-kanak.

Tidak hanya itu juga menargetkan jalan, jembatan, rel kereta api, dan hampir setengah dari jaringan listrik dan utilitas Ukraina.

Sergiy Kyslytsya juga mengutip laporan tentang kekejaman yang dilakukan oleh Rusia di wilayah yang didudukinya, termasuk pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, deportasi paksa, dan penjarahan.

“Ukraina akan memiliki tugas berat untuk membangun kembali negaranya dan pulih dari perang ini,” kata Kyslytsya.

“Tapi pemulihan itu tidak akan pernah lengkap tanpa rasa keadilan bagi para korban perang Rusia.”

“Sudah waktunya untuk meminta pertanggungjawaban Rusia,” kata Kyslytsya lagi, menyebut resolusi PBB itu sebagai sinyal harapan untuk keadilan.

Sebaliknya, Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mendesak anggota majelis untuk memberikan suara menentang resolusi tersebut, menyebutnya sebagai upaya untuk melegalkan sesuatu di mana dari sudut pandang hukum internasional hal itu tidak dapat disahkan.

Nebenzia menuduh Barat melakukan apa saja untuk memberikan lapisan legitimasi untuk mulai membekukan pengeluaran, mencuri aset Rusia sebesar miliaran dolar.

Dan dia menuduh Barat mencari keputusan Majelis Umum PBB sebagai tabir untuk menyembunyikan perampokan terbuka, yang penerima manfaatnya justru perusahaan militer Barat.

Dia memperingatkan bahwa persetujuan resolusi hanya dapat meningkatkan ketegangan dan ketidakstabilan di seluruh dunia.

(Tribunnews.com/Garudea Prabawati)