Taiwan akan Perpanjang Wajib Militer di Tengah Meningkatnya Ancaman dari China
Tim keamanan Tsai, termasuk pejabat tingkat tinggi dari kementerian pertahanan dan Dewan Keamanan Nasional, telah meninjau sistem militer Taiwan
Penulis: Mikael Dafit Adi Prasetyo
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo
TRIBUNNEWS.COM, TAIPEI – Pemerintah Taiwan berencana memperpanjang wajib militer dari yang awalnya empat bulan menjadi satu tahun menyusul meningkatnya tekanan militer China dalam beberapa waktu terakhir.
Dikutip dari Reuters, kantor kepresidenan Taiwan mengatakan bahwa presiden Tsai Ing-wen akan mengadakan pertemuan keamanan nasional pada Selasa (27/12/2022) untuk membahas penguatan pertahanan sipil yang juga diikuti dengan konferensi pers tentang langkah-langkah pertahanan sipil baru yang tidak ditentukan.
Tim keamanan Tsai, termasuk pejabat tingkat tinggi dari kementerian pertahanan dan Dewan Keamanan Nasional, telah meninjau sistem militer Taiwan sejak 2020 di tengah meningkatnya ancaman dari China.
Baca juga: Waspadai Invasi China, Taiwan Perpanjang Periode Wajib Militer
“Di bawah rencana yang mulai berlaku pada 2024, warga negara Taiwan yang mengikuti wajib militer akan menjalani pelatihan lebih intensif, termasuk latihan menembak dan instruksi tempur yang digunakan oleh pasukan AS,” kata pejabat Pemerintah Taiwan.
“Wajib militer akan ditugaskan untuk menjaga infrastruktur utama, memungkinkan pasukan reguler untuk merespons lebih cepat jika ada upaya China untuk menyerang,” imbuhnya.
Sementara itu, Taiwan pada Senin (26/12/2022) melaporkan serangan terbesar dari angkatan udara China ke zona identifikasi pertahanan udaranya. Saat itu China mengerahkan 43 pesawat yang melintasi wilayah perbatasan antara kedua negara.
Pada Agustus lalu, China juga menggelar latihan perang besar-besaran di dekat selat Taiwan seusai kunjungan ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taipei.
Baca juga: Militer China Kembali Kepung Taiwan di Hari Natal, Asia Timur Memanas
"Berbagai perilaku unilateral China telah menjadi perhatian utama bagi keamanan regional," kata pejabat itu.