TRIBUNNEWS.COM - Pejabat pemerintah Rusia akan dilarang menggunakan sebagian besar kata-kata dari bahasa asing saat menjalankan tugas.

Larangan itu berdasarkan rencana yang disusun oleh Presiden Rusia Vladimir Putin, Independent melaporkan.

Putin membuat amandemen undang-undang tahun 2005 yang dirancang untuk melindungi dan mendukung status bahasa Rusia.

Pejabat tidak akan diizinkan untuk menggunakan kata-kata dan ungkapan yang tidak sesuai dengan norma-norma Rusia modern, tulis larangan tersebut di situs web pemerintah Rusia.

Akan ada pengecualian untuk kata-kata bahasa asing yang tidak memiliki padanan yang sesuai yang banyak digunakan dalam bahasa Rusia, lanjut pengumuman tersebut.

Daftar kata-kata berbasis bahasa asing yang masih dapat digunakan akan diterbitkan secara terpisah.

Baca juga: Serangan Drone di Wilayah Rusia, Putin Perintahkan Kontrol Perbatasan dengan Ukraina Diperketat

Amandemen tersebut tidak menyebutkan hukuman apa pun bagi mereka yang tidak mematuhi undang-undang yang diperbarui.

Sejak meluncurkan invasi ke Ukraina setahun yang lalu, Vladimir Putin mengatakan dia ingin melindungi Rusia dari apapun yang berusaha menghancurkan negara itu.

Dalam pidato kenegaraan minggu lalu, Putin menyalahkan Barat karena memulai perang.

Putin mengklaim bahwa Rusia menanggapi ancaman dengan kekuatan "untuk menghentikannya".

Ia menyebut Ukraina telah menjadi sandera rezim Kyiv dan penguasa Baratnya, yang secara efektif telah menduduki negara itu.

Putin juga membuat situasi semakin memanas dengan Barat dengan menangguhkan partisipasi dalam pakta kontrol senjata nuklir dengan AS.

Baca juga: Drone Ukraina UJ-22 Jatuh 100 KM dari Ibu Kota Rusia, Diduga Targetkan Fasilitas Gas Moskow

Duta Besar Inggris di Kyiv, Dame Melinda Simmons, mengatakan:

"Tidak ada yang bertanggung jawab atas invasi Rusia ke Ukraina selain Rusia sendiri."

Sementara itu, pasukan Rusia pada Rabu (1/3/2023) pagi melakukan serangan tanpa henti di kota Bakhmut, Ukraina timur.

Serangan itu dilakukan sebagai upaya mencari terobosan dalam perang selama setahun.

Bakhmut memiliki populasi sekitar 70.000 orang sebelum perang.

Tetapi kota itu telah hancur selama pertempuran berbulan-bulan.

"Musuh terus maju ke arah Bakhmut. Mereka tidak berhenti menyerbu kota Bakhmut," kata militer Ukraina dalam briefing pagi.

Pengambilalihan Rusia atas kota pertambangan kecil itu akan membuka jalan untuk merebut pusat kota terakhir yang tersisa di provinsi industri Donetsk.

Presiden Volodymyr Zelensky, dalam pidato Selasa malam, mengatakan pertempuran untuk Bakhmut adalah "paling sulit" tetapi mempertahankan kota itu sangat penting.

"Rusia pada umumnya tidak memperhitungkan orang dan mengirim pasukan dalam gelombang konstan melawan posisi kami, intensitas pertempuran semakin meningkat," kata Zelensky.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)