Alih-alih memenuhi janji berinvestasi di Indonesia, pada Agustus 2022 Tesla malah menandatangani kontrak pembelian nikel senilai 5 miliar dollar AS (sekitar Rp 74,3 triliun) dari 2 perusahaan China yang beroperasi di Morowali Industrial Park, yaitu Zhejiang Huayou Cobalt Co dan CNGR Advanced Material Co.

"Tentu tak selaras dengan kebijakan hilirisasi yang sedang dibangun oleh Pemerintah. Hal ini tentu saja mencoreng dan menurunkan kredibilitas Pemerintah Indonesia," kata Alamsyah.

Kebiasaan ingkar janji Elon Musk ini tak hanya dialami Indonesia. Janji Elon Musk selaku CEO Tesla pada tahun 2021 berinvestasi di India juga dibatalkan.

Seperti sebelumnya di Indonesia, Tesla menyatakan tertarik dan berjanji untuk membangun pabrik mobil listrik di negara tersebut dan meluncurkan kendaraan Tesla di pasar India.

Bukannya merealisasikan janjinya, Elon Musk malah meminta tarif murah untuk ekspor mobil Tesla ke India, dengan alasan belum yakin dengan pasar India.

Permintaan tarif impor murah tersebut tentu mengecewakan Pemerintah India. Terang saja Perdana Menteri Narendra Modi menolaknya.

Akibat penolakan ini, Tesla menyatakan menunda rencananya berinvestasi di India.

Eksploitasi Geopolitik

Demi memasarkan produknya, Elon Musk tidak segan-segan mengeksploitasi konflik geopolitik. Misalnya saja ketika Elon menjanjikan internet gratis melalui Starlink kepada Ukraina yang berkonflik dengan Rusia.

Pada April 2022, Pemerintah Ukraina mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani kesepakatan dengan SpaceX untuk bantuan internet gratis berbasiskan Starlink.

Namun, Elon Musk selaku CEO Starlink pada Oktober 2022 mulai menyuarakan bahwa SpaceX tidak lagi memiliki dana mendukung layanan internet gratis di Ukraina dan berencana menghentikan layanan tersebut.

Tingkah Elon Musk ini tentu membuat geram Pemerintah Ukraina. Penghentian layanan starlink secara sepihak tentunya membahayakan tentara dan alutsista Ukraina di medan perang, yang selama ini menggantungkan komunikasinya kepada Starlink.

Kondisi ini dimanfaatkan Elon Musk untuk meminta Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk menanggung biaya Starlink.

Agar Ukraina tak jatuh ke Rusia, pada 1 Juni 2023 Pentagon mengumumkan akan membayar penggunaan Starlink dari SpaceX untuk kepentingan militer Ukraina.