TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jumlah penjaga perdamaian atau peace keepers perempuan Indonesia saat ini naik 50 persen dibandingkan 5 tahun yang lalu.

Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia (Menlu RI), Retno Marsudi pada konferensi terkait kunjungan kerjanya ke Mongolia, Sabtu (1/6/2023).

Menlu Retno menghadiri pertemuan pertama para menteri luar negeri perempuan yang diselenggarakan di Mongolia untuk membahas peran perempuan dalam berbagai isu global, seperti perubahan iklim, keamanan pangan, perdamaian dan keamanan pangan.

Menlu Retno menjadi salah satu pembicara di sesi peran perempuan dalam memajukan perdamaian dan keamanan (Woman, Peace and Security/ WPS).

Pembicara lainnya, Menlu Jerman, Menlu Perancis, Menlu Afrika Selatan dan Mongolia.

"Dalam diskusi tersebut saya mendorong kerja sama konkrit untuk memajukan agenda wps agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh para kaum perempuan dan rakyat," kata Retno.

Terdapat 4 usulan kerja sama yang didorong Menlu, antara lain meningkatkan partisipasi perempuan dalam preventif diplomasi, proses perdamaian dan resolusi konflik.

Ia menyampaikan bahwa Indonesia telah menginisiasi pembentukan South East Asia Network of Woman Peace Negotiators and Mediators pada tahun 2019.

"Network ini adalah network pertama dan satu-satunya di kawasan Asia Tenggara dan network ini menjadi bagian dari global alliance regional woman mediators networks," kata Retno.

Baca juga: Menlu RI Soroti Sejumlah Masalah Saat Berkunjung ke Mongolia 

Retno mengatakan menanggapi pernyataan Indonesia ini, organization of security operation di Eropa telah menyambut baik dan menawarkan kerjasama untuk meningkatkan pelatihan dan jejaring kerja untuk para Negotiators dan mediators perempuan.

Hal kedua yang disampaikan Menlu terkait pentingnya partisipasi perempuan dalam pasukan perdamaian PBB. 

Retno mengatakan Indonesia adalah kontributor terbesar nomor 8 pasukan perdamaian PBB dan jumlah peace keepers perempuan Indonesia sekarang naik 50 persen dibandingkan 5 tahun yang lalu.

"Saya mengusulkan agar para Menlu perempuan dapat memastikan bahwa kebijakan yang lebih ramah terhadap perempuan dalam misi perdamaian PBB penting untuk terus diperjuangkan di dalam forum PBB. Usulan ini ditanggapi dengan sangat baik," ujarnya.

Hal ketiga yang dia sampaikan memberdayakan ekonomi perempuan dan menebarkan nilai perdamaian dan toleransi.

Dalam pernyataannya dia menyebut salah satu contoh program dari salah satu LSM Indonesia ditunjukkan kepada perempuan sebagai agen perdamaian dan toleransi sambil memberdayakan perempuan di bidang ekonomi.

Baca juga: Kunjungi Ukraina-Rusia, Perwakilan Afrika Mulai Upayakan Perdamaian Kyiv dan Moskow

Retno menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk sharing pengalaman di bidang ini, karena perempuan perlu diberdayakan di bidang ekonomi dan sekaligus dapat menjadi agen perdamaian dan toleransi.

Adapun hal keempat yang dia sampaikan pada pertemuan tersebut adalah memastikan akses perempuan terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Dalam hal ini, Menlu RI sampaikan upaya yang terus dilakukan Indonesia dalam membantu perempuan Afghanistan agar dapat memperoleh akses pendidikan dan peran lainnya di masyarakat.

"Saya juga menyampaikan bahwa Desember tahun lalu, Indonesia telah menyelenggarakan International Conference of Afghan Women Education, dengan hasil komitmen yang cukup besar untuk mendukung pendidikan bagi perempuan Afghanistan, termasuk tawaran untuk beasiswa. Untuk tahun ini konferensi yang kedua akan di tuan rumah oleh Qatar," ujarnya.