"Swedia memiliki salah satu perlindungan hukum terkuat di dunia untuk kebebasan berekspresi," kata Schultz, dikutip dari BBC.

Negara Nordik itu juga membatalkan undang-undang penistaan ​​agama pada tahun 1970-an.

Konstitusinya menjamin hak atas kebebasan berekspresi tentang subjek apa pun, termasuk "ekspresi pendapat yang mempertanyakan pesan-pesan agama, atau yang dapat dianggap menyakitkan bagi penganutnya".

Tetapi pemerintahnya yang dipimpin kanan-tengah sekarang mempertimbangkan kemungkinan perubahan undang-undang yang memungkinkan pembakaran Al Quran di Stockholm terjadi.

Itu karena polisi awalnya menolak untuk mengizinkan dua pembakaran Al Quran yang direncanakan awal tahun ini, karena risiko menjadikan Swedia sebagai "target serangan dengan prioritas lebih tinggi".

Baca juga: Alasan Swedia Membiarkan Aksi Pembakaran Al Quran Meski Mendapat Kecaman Internasional

Mereka mengutip undang-undang Ketertiban Umum atau Ordningslag, sebagai pembenaran atas pelarangan tersebut.

Namun kemudian pengadilan menolak polisi, dengan alasan bahwa risiko keamanan tidak memiliki hubungan yang cukup jelas dengan pertemuan yang direncanakan atau lingkungan sekitar mereka untuk menolak izin.

Berdasarkan undang-undang, pertemuan hanya dapat dilarang jika dianggap mengancam keselamatan publik.

Ketika izin diberikan kepada seorang pengungsi Kristen Irak minggu lalu, itu adalah aksi keduanya dalam sebulan, meskipun ia berhenti membakar Al Quran.

Kritikus telah menunjukkan bahwa Swedia memang memiliki undang-undang yang melarang penghasutan terhadap kelompok etnis, yang berlaku sejak 1949 sebagai tanggapan atas Holocaust.

Baca juga: Sejumlah Aksi Pembakaran Al-Quran di Swedia hingga Mendapat Kecaman Internasional

Namun para ahli mengatakan pembakaran Al Quran menyasar buku, bukan orang atau individu, sehingga pembacaan hukum ini tidak tepat dalam konteks pelarangan pertemuan.

"Kebebasan berbicara adalah bagian dari budaya hukum kami," kata Profesor Schultz.

"Ini bukan hanya hukum tetapi nilai fundamental," lanjutnya.

Tapi itu harus dibayar mahal.

Keputusan pengadilan untuk mengizinkan protes semacam itu membuat marah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, hampir menggagalkan upaya Swedia untuk bergabung dengan aliansi militer NATO.

Pembakaran buku dan kampanye disinformasi telah mengubah citra Swedia "dari negara toleran menjadi negara yang memusuhi Islam dan Muslim", menurut dinas keamanan Swedia.

(Tribunnews.com/Whiesa)