"Saya pribadi melihat ini sebagai 90 persen upaya melobi Barat untuk menyediakan lebih banyak senjata dan lebih banyak sumber daya demi melanjutkan perjuangan," tegas Petro.

Menurutnya, jika Zelenskyy tertarik dengan pendapat masyarakat Ukraina, maka akan ada negosiasi terkait hal ini.

"Setiap pengamat setuju bahwa harus ada negosiasi untuk mengakhiri perang dan tujuannya adalah mengakhiri perang dengan persyaratan yang menguntungkan Ukraina. Jadi agak aneh melihat ia mengajukan kebutuhan senjata demi menenangkan masyarakat Ukraina, padahal cara yang jelas untuk mewujudkan itu hanya dengan memulai negosiasi," papar Petro.

Baca juga: Menteri Pertahanan Rusia: Senjata Butut Soviet Masih Lebih Unggul Ketimbang Senjata Modern Barat

Kendati demikian, Petro menilai bahwa ketakutan Zelenskyy terkait kemungkinan hilangnya minat para pendukung Baratnya untuk mendanai kampanye militernya pun cukup beralasan.

"Jelas bahwa jika dukungan Barat yang dikirim dalam jumlah besar itu diakhiri, maka Ukraina benar-benar tidak dapat berperang. Jadi Barat, dan terutama Amerika Serikat menopang rezim saat ini dan mendorongnya untuk melakukan apa yang diinginkan Barat," tutur Petro.

Ia memandang Ukraina pada akhirnya harus memutuskan kebijakan AS demi 'mengejar perang ini sampai akhir yang pahit, hingga sisa perjuangan terakhir'.

Karena 'tidak mungkin jika ini demi kepentingan Ukraina, mengorbankan semua orang untuk mati'.

Pada saat itu, Ukraina harus kembali ke pembicaraan damai yang dihentikan pada April 2022 atas desakan Perdana Menteri (PM) Inggris saat itu Boris Johnson.

Negosiasi tersebut akhirnya harus mengakui proposal Rusia pada akhir 2021 untuk model hubungan baru di benua Eropa, yang mempertimbangkan masalah keamanan Rusia.

"Negosiasi yang harus dilakukan haruslah negosiasi antara Ukraina dan Rusia. Akan sangat masuk akal untuk mengikat mereka ke dalam serangkaian negosiasi yang lebih besar antara Rusia dan Eropa mengenai perdamaian dan penyelesaian baru pascaperang di Eropa, yang akan memberi Rusia tempat bagi para jenderal dalam pengaturan keamanan umum untuk Eropa," kata Petro.

Bahkan saat Presiden AS Joe Biden meresmikan 'Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) untuk Demokrasi', para pemimpin Eropa berbondong-bondong pergi ke China untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping.

Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kepala Eksekutif Uni Eropa (UE) Komisi Eropa Ursula von der Leyen pun akan segera berkunjung.

Kanselir Jerman Olaf Scholz ada di sana baru-baru ini.

Perdana Menteri (PM) Spanyol Pedro Sanchez pun berada di China pada minggu ini untuk mendesak Xi menerima seruan Presiden Ukraina Volodymr Zelenskyy terkait kerangka kerja 12 poin China untuk gencatan senjata.