TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Korea Selatan benar-benar gerah oleh berbagai gertakan rezim Korea Utara yang kerap menggunakan senjata nuklir untuk show off menakut-nakuti negara lain.

Sebagai tetangga yang berbatasan langsung dengan Korut, strategi Pyongyang itu dianggap benar-benar sebagai ancaman.

Seoul telah berjanji akan “menanggapi secara maksimal” setiap kemungkinan serangan di masa datang dari rezim Kore Utara.

Korea Selatan juga menyampaikan memperingatkan kepada Pyongyang bahwa mereka akan melihat “akhir dari rezim” Kim Jong-Un, pemimpin Korea Utara jika negara tersebut melancarkan serangan nuklir ke Korsel.

Korsel juga menegaskan bahwa Amerika Serikat akan membantu jika negaranya terlibat konflik dengan DPRK.

Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Rabu kemarin 4 Oktober 2023 mengeluarkan pernyataan sebagai tanggapan terhadap perkembangan terkini di Korea Utara, setelah para pejabat di sana berjanji untuk meningkatkan persenjataan nuklir negara tersebut, bahkan menyusun kebijakan tersebut dalam konstitusi Korea Utara.

“Militer kami dilengkapi dengan postur kesiapan gabungan Korea Selatan-AS yang mampu merespons setiap serangan dari Korea Utara,” kata Kementerian Pertahanan, seraya menambahkan “Jika Korea Utara mencoba menggunakan nuklir, rezimnya akan berakhir. ”

Pernyataan tersebut selanjutnya mengatakan bahwa kekuatan nuklir Pyongyang adalah “ancaman besar yang membahayakan perdamaian dan stabilitas” di kawasan, dengan alasan bahwa negara tersebut hanya akan “semakin terisolasi dari komunitas internasional” jika terus melakukan hal yang sama.

Baca juga: Hadapi Perang Dingin Baru, Kim Jong Un Minta Produksi Senjata Nuklir Ditingkatkan

Korea Utara sudah memasukkan senjata nuklir ke konstitusinya

Dalam pidatonya di Majelis Rakyat Tertinggi pekan lalu, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyatakan bahwa upaya negaranya untuk mengembangkan senjata nuklir telah “dipermanenkan sebagai hukum dasar negara.”

Bertolak belakang dengan komentar Seoul, Kim mengatakan senjata-senjata ini akan membantu “mencegah perang dan melindungi perdamaian regional dan global dengan mengembangkan senjata nuklir secara cepat ke tingkat yang lebih tinggi,” dan menambahkan bahwa pemerintah hanya menetapkan “dasar hukum untuk menjamin keamanan.”

Baca juga: Kim Jong Un Bawa Korea Utara Makin Dekat dengan China

Amandemen konstitusi baru ini dilakukan hanya satu tahun setelah badan legislatif tersebut mengkodifikasikan kebijakan senjata nuklir Kim sebagai kebijakan yang “tidak dapat diubah,” termasuk persetujuan untuk penggunaan senjata nuklir terlebih dahulu.

Baca juga: Jadi ‘Musuh’ Ukraina, Diktator Korut Kim Jong Un Masuk Daftar Pembunuhan Mirotvorets

Korea Utara telah menolak seruan Korea Selatan dan AS untuk meninggalkan program nuklirnya dengan imbalan janji keringanan sanksi, dan Kim berjanji pada awal tahun ini untuk “secara eksponensial” meningkatkan produksi hulu ledak.

Dia telah meningkatkan uji coba rudal di tengah meningkatnya ketegangan dengan Washington dan Seoul, yang juga telah melancarkan latihan perang di sekitar Semenanjung Korea dalam beberapa tahun terakhir meskipun ada keluhan berulang kali dari Pyongyang.

Komentar terbaru dari Kementerian Pertahanan Korea Selatan serupa dengan pernyataan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol di masa lalu, yang memperingatkan bahwa negara Korea Utara akan berakhir jika negara tersebut menggunakan senjata nuklir.

Saat itu, presiden juga memuji hubungan dekat Seoul dengan Washington, yang saat ini hanya memiliki 30.000 tentara di negara tersebut.