Adapun para pejabat Eropa sebagian besar mengecilkan serangan Israel terhadap warga sipil Gaza.

Mereka justru menyatakan kalau Israel mempunyai hak untuk mempertahankan diri dan meminta agar Israel mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke daerah kantong yang terkepung.

“Seperti negara lain di dunia, Israel mempunyai hak untuk membela diri dan membela rakyatnya dari teror ini,” kata Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, dalam pidatonya.

Argumen para pemimpin Eropa merujuk pada serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober terhadap Israel menewaskan sekitar 1.400 warga Israel, termasuk pemukim dan mantan tentara Israel.

Tidak ada pemimpin senior Israel atau Amerika Serikat (AS) yang menghadiri pertemuan tersebut.

Sejumlah analis menilai, ketidakhadiran perwakilan Israel maupun AS mengindikasikan tidak ada kesepakatan yang bisa dicapai untuk mengakhiri kekerasan.

Cemas Terjadi Pengulangan Nakba 1948

Para pemimpin Arab juga menyuarakan kecemasan akan ancaman yang dikeluarkan oleh pejabat Israel untuk mengusir 2,3 juta penduduk Gaza ke Mesir.

Jika ekskusi itu dilakukan lagi, aksi militer itu merupakan pengulangan Tragedi Nakba tahun 1948.

Tahun itu, milisi Zionis menggunakan pemerkosaan dan pembantaian sebagai alat untuk mengusir 750.000 warga Palestina dari rumah mereka dan menjadikan mereka pengungsi di negara tetangga, Tepi Barat, dan Gaza.

Hal ini memungkinkan milisi Zionis untuk menaklukkan wilayah yang dibutuhkan untuk mendirikan negara baru, Israel, dengan mayoritas penduduk Yahudi.

Presiden Mesir, Sisi mengatakan negaranya menentang perpindahan warga Palestina ke wilayah Sinai yang sebagian besar merupakan gurun pasir di Mesir.

Baca juga: Usir Warga Gaza ke Sinai, IDF: Tank Israel Tak Sengaja Tembak Pos Militer Mesir di Perbatasan Rafah

Abdel Fattah al-Sisi menambahkan kalau satu-satunya solusi adalah negara Palestina merdeka.

Yordania, yang menjadi rumah bagi banyak pengungsi Palestina dan keturunan mereka yang diusir selama dan pasca-tragedi Nakba, juga khawatir Israel akan menggunakan konflik dengan Hamas untuk mengusir warga Palestina secara massal dari Tepi Barat yang diduduki.

Raja Abdullah mengatakan pemindahan paksa adalah kejahatan perang.