Troshin kemudian menguraikan bahwa dengan adanya larangan ini, siapa pun yang dianggap oleh negara sebagai aktivis LGBTQ dapat menerima hukuman penjara yang lama.

"(Mereka) dianggap berpartisipasi dalam organisasi ekstremis," ucapnya.

"Bagi penyelenggara kelompok seperti itu, hukuman penjaranya akan lebih lama lagi.

Baca juga: Pernikahan Pasangan LGBTQ di Punjab, Picu Kontroversi di India

"Ini benar-benar penindasan. Ada kepanikan di komunitas LGBT di Rusia," ujarnya.

"Banyak orang yang segera beremigrasi. Kata sebenarnya yang kami gunakan adalah evakuasi. Kami harus mengungsi dari negara kami sendiri. Ini mengerikan," katanya.

Tekanan Pihak Berwenang

Dalam beberapa tahun terakhir, komunitas LGBTQ di Rusia semakin mendapat tekanan dari pihak berwenang.

Pada tahun 2013, sebuah undang-undang disahkan yang melarang "propaganda tentang hubungan seksual non-tradisional".

Tahun lalu, pembatasan tersebut diperluas ke semua kelompok umur di Rusia.

Awal bulan ini, salah satu saluran TV Rusia mengubah warna pelangi dalam video pop Korea Selatan, untuk menghindari tuduhan melanggar undang-undang "propaganda gay".

Dikutip dari Al Jazeera, pada bulan Juli kemarin, anggota parlemen melarang intervensi medis dan prosedur administratif yang melarang perubahan gender.

Baca juga: Dunia Hari Ini: Uganda Setujui Undang-Undang Anti LGBTQ

Anggota parlemen Pyotr Tolstoy mengatakan pada saat itu bahwa tindakan tersebut bertujuan untuk "mendirikan penghalang terhadap penetrasi ideologi anti-keluarga Barat".

November lalu, anggota parlemen juga menyetujui rancangan undang-undang yang melarang segala bentuk "propaganda" LGBTQ.

Dari 49 negara Eropa, organisasi Rainbow Europe menempatkan Rusia di peringkat ketiga dari bawah dalam hal toleransi terhadap kelompok LGBTQ.

Sementara itu, di Asia, Taiwan tampil sebagai satu-satunya negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)