TRIBUNNEWS.COM - Pemerintahan Amerika Serikat (AS) yang dipimpin Presiden Joe Biden diam-diam menyusun rencana selama berminggu-minggu untuk mengubah Jalur Gaza.

Rencana ini disusun dengan skenario jika Israel berhasil mengalahkan kelompok bersenjata, Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) yang berkuasa di Jalur Gaza.

AS membayangkan Otoritas Pembebasan Palestina (PLO), yang berkuasa di Tepi Barat, akan mengambil alih kepemimpinan di Jalur Gaza untuk menggantikan Hamas.

"Para pejabat di Departemen Luar Negeri, Gedung Putih, dan lainnya telah memaparkan bagian-bagian strategi tersebut dalam berbagai dokumen posisi dan pertemuan antarlembaga sejak pertengahan Oktober," menurut dua pejabat AS, lapor POLITICO, Selasa (5/12/2023).

Dua narasumber tersebut adalah seorang pejabat Departemen Luar Negeri dan seorang pejabat pemerintah yang mengetahui diskusi tersebut, berbicara dengan syarat anonim.

Baca juga: Starbucks dan H&M Maroko Hengkang dari Maroko Buntut Kampanye Boikot Produk Pro-Israel

PLO Harus Diubah untuk Memerintah di Jalur Gaza

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, secara terbuka mengatakan struktur PLO dapat direvitalisasi untuk mengambil peran pemerintahan di Jalur Gaza.

Menurut AS, PLO dalam bentuknya saat ini tidak bisa memerintah Jalur Gaza, sehingga harus diubah.

Tidak disebutkan apa yang dimaksud dengan revitalisasi PLO dan bagaimana itu dilakukan.

Namun, rencana yang disampaikan oleh Antony Blinken ditolak oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang tidak ingin PLO berkuasa di Jalur Gaza, dikutip dari The Guardian.

Sementara itu, AS tidak memiliki pilihan yang lebih baik selain menempatkan PLO di Jalur Gaza jika Hamas berhasil digulingkan.

Sebelumnya, Presiden PLO, Mahmoud Abbas menolak untuk menguasai Jalur Gaza melalui genosida yang dilakukan Israel di sana dan hanya menerima jalur diplomatik.

Baca juga: Israel Terus Gempur Gaza, Jaringan Internet dan Komunikasi Lumpuh Total

"Ini adalah pilihan yang paling memungkinkan. Kami terjebak," kata pejabat Departemen Luar Negeri, menggambarkan kebuntuan dalam diskusi itu.

“Ada preferensi kebijakan yang kuat bagi Otoritas Palestina untuk memainkan peran pemerintahan di Gaza, namun mereka mempunyai tantangan legitimasi dan kemampuan yang signifikan,” lanjutnya.

Menurut rencana ini, akan ada rekonstruksi di Jalur Gaza setelah pertempuran Israel dan Hamas berakhir.