Banjir air laut juga akan menyebabkan kerusakan jangka panjang pada pertanian di Gaza, yang telah lama dirusak akibat Israel.

“Penggunaan lahan untuk pertanian sangat dipengaruhi oleh serangan militer, pendudukan, dan perpindahan penduduk,” kata Mason.

“Dengan asumsi bahwa sektor pertanian dapat bangkit kembali di masa depan, air tanah yang mengandung garam akan sangat membatasi pilihan tanaman.”

Selain dampak lingkungan, rencana banjir juga menimbulkan kekhawatiran tentang keselamatan tawanan Israel, yang mungkin berada di terowongan.

Bulan lalu, beberapa tawanan yang dibebaskan oleh Hamas berbagi kesaksian bahwa mereka ditahan di terowongan bawah tanah atau di tempat persembunyian.

Pelanggaran hukum internasional

Ini bukan pertama kalinya terowongan tersebut diisi air dalam upaya melemahkan Hamas.

Mesir membanjiri jaringan tersebut dengan limbah pada tahun 2013 dan dengan air laut dua tahun kemudian.

Kairo melakukan hal tersebut dalam upaya mencegah dugaan penyelundupan senjata, sumber daya, dan pejuang antara Gaza selatan dan semenanjung Sinai.

Banjir air laut delapan tahun lalu menyebabkan rumah-rumah warga dan tempat usaha terendam air di Gaza, serta kerusakan pada pasokan air dan lahan pertanian.

Israel kemungkinan besar akan berdalih bahwa pembanjiran terowongan adalah tindakan “proporsional” militer berdasarkan hukum internasional, karena jaringan terowongan tersebut digunakan oleh pejuang Palestina.

Namun Mason mencatat bahwa tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan jangka panjang adalah melanggar hukum.

“Banjir yang terus-menerus dan ekstensif pada jaringan terowongan akan melanggar norma-norma hukum kemanusiaan internasional di mana 'senjata perang' itu menyebabkan kerusakan lingkungan alam yang luas, berjangka panjang, dan parah,” katanya.

“Pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional menjadi lebih mungkin terjadi mengingat akuifer sangat penting bagi kebutuhan air masyarakat sipil dan sudah berada pada titik kritis kehancuran jangka panjang.”

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)