Menteri Israel: Batasi Akses ke Majid Al Aqsa Selama Ramadan Biar Mereka Tahu Siapa Pemiliknya
Menteri Warisan Israel, Amichai Eliyahu dari Partai sayap kanan Otmza Yehudit mengeluarkan pernyataan jahat soal Masjid Al Aqsa.
Penulis: Hasiolan Eko P Gultom
Eliyahu menambahkan, warga sipil Gaza tidak boleh dilarang meninggalkan Gaza.
“Tidak mungkin Anda berbicara tentang perbatasan yang terbuka, namun orang-orang malang yang diajarkan Hamas untuk menjadi monster, Anda tidak memberi mereka masa depan,” katanya.
“Saya tidak akan membiarkan negara mana pun yang ingin menghancurkan saya atau melakukan genosida … berada di sana [bersama Israel]. Jika ada harga yang harus dibayar, kita harus menaklukkan mereka – biarlah,” katanya.
“Di mana ada pemukiman Yahudi – di situ ada keamanan,” tambahnya.
Dukung Pembatasan Akses ke Masjid Al-Aqsa Selama Ramadan
Eliyahu menambahkan kalau dia mendukung kebijakan kontroversial pemimpin partainya, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, untuk membatasi hak kunjungan di Majid Al-Aqsa selama bulan Ramadan mendatang.
"Karena Israel harus membela orang-orang Yahudi dan menunjukkan “siapa pemiliknya”, kata dia merujuk situs suci yang dia sebut sebagai Temple Mount.
"Ketika orang-orang Yahudi menunjukkan kelemahan, mereka diserang di seluruh dunia. Orang-orang Yahudi di Israel dan diaspora tidak boleh lagi tunduk pada tekanan, dan kunjungan ke Bukit Bait Suci adalah contoh di mana Israel tidak boleh mundur, kata Eliyahu.
“Ini adalah inti dari kampanye Hamas – yang mereka sebut sebagai ‘Banjir Al-Aqsa’ – dan kami tidak akan membiarkan mereka mengubah tempat yang paling suci bagi orang Yahudi… menjadi tempat di mana orang-orang Yahudi berlarian pergi selama sebulan," ujar Eliyahu.
Abaikan Peringatan Shin Bet
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu telah menyetujui pembatasan masuknya warga Palestina yang tinggal di Israel dan Yerusalem ke Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadhan.
Menurut laporan Channel 13 Israel, ini merupakan usulan Menteri Kepolisian Itamar Ben-Gvir yang akhirnya disetujui oleh Netanyahu.
Namun sebelumnya, badan keamanan dalam negeri Israel, Shin Bet telah memperingatkan keputusan ini akan memperburuk ketegangan, dikutip dari Al Mayadeen.
Pasalnya, jika aturan ini diputuskan, maka akan ada potensi gangguan antara warga Palestina di Israel dan polisi Israel.
Tidak hanya itu, badan kemanan tersebut memperingatkan bahwa keputusan ini dapat menyebabkan gangguan yang lebih "berbahaya" dibandingkan meletusnya ketegangan di Yerusalem, Tepi Barat, dan wilayah sekitarnya pada tahun 1948.
Netanyahu dilaporkan akan membuat keputusan resmi mengenai aturan ini dalam beberapa hari mendatang.