TRIBUNNEWS.COM - Untuk kali pertama Fatah menyalahkan Hamas atas dampak buruk pembantaian 7 Oktober 2023 yang menewaskan lebih dari 1.200 warga Israel.

Pembantaian tersebut diketahui membuat Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyatakan perang terhadap Hamas yang berbasis di Gaza, Palestina.

Serangan balasan dari darat, udara, dan laut, yang dilancarkan pasukan pertahanan Israel (IDF) sejak 7 Oktober lalu, telah menewaskan lebih dari 31 ribu warga sipil Gaza.

Jumlah orang terluka jauh lebih banyak lagi. Mereka kesulitan mendapat perawatan dan obat-obatan.

Jutaan warga Gaza juga terusir dari rumahnya. Mereka kelaparan.

Fatah mengecam Hamas sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tragedi kemanusiaan di Gaza saat ini dan menyebutnya sebagai Nakba.

"Merekalah yang bertanggung jawab atas kembalinya pendudukan ke Jalur Gaza dan menyebabkan Nakba (bencana) yang dialami warga Palestina," demikian pernyataan resmi Fatah seperti dikutip Jerusalem Post.

Kecaman yang disampaikan Fatah merupakan respons mereka terhadap kritik Hamas yang menanggapi penunjukan perdana menteri baru Palestina Mohammad Mustafa.

Hamas menggambarkan Mohammad Mustafa sebagai mitra dekat Presiden Mahmoud Abbas yang dinilai tak cakap menjadi pemimpin Palestina.

Baca juga: Poros Persatuan Perlawanan Terbentuk, Houthi-Hamas-PIJ-FPLP Gelar Rapat Bahas Invasi Israel ke Rafah

Disebutkan Hamas bahwa penunjukan Mohammad Mustafa sebagai Perdana Menteri Palestina merupakan keputusan individual.

Hamas mengklaim Otoritas Palestina disibukkan dengan langkah-langkah formal yang tidak memiliki substansi dan berpendapat bahwa pemerintahan baru Palestina tidak memiliki konsensus nasional.

Kritik Hamas pun ditanggapi Fatah dengan pertanyaan penuh sindiran dan kecaman.

Menurut Fatah, Hamas yang saat ini dalam upaya negosiasi dengan Israel berkait gencatan senjata, sama sekali tak berkonsultasi dengan Otoritas Palestina.

Konsesi yang ditawarkan Hamas dalam negosiasi dengan Israel, menurut Fatah, tidak memiliki tujuan selain menjamin keamanan pribadi para pemimpinnya dan mencoba mencapai kesepakatan dengan Netanyahu untuk mempertahankan perannya memecah belah Gaza dan Palestina.