TRIBUNNEWS.COM - Amerika Serikat (AS) menyodorkan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB tentang gencatan senjata di Gaza.

Padahal sebelumnya, AS terus memveto pemungutan suara Dewan Keamanan PBB untuk mengakhiri perang antara Israel dengan Hamas di Gaza.

Bahkan beberapa waktu yang lalu, AS menolak penggunaan istilah "segera" dalam rancangan undang-undang yang diajukan oleh Aljazair.

Namun, beberapa minggu terakhir ini, AS telah meningkatkan tekanan terhadap Israel terkait invasi di Rafah.

Dan juga AS bersikeras menekan para pejuang Hamas untuk segera membebaskan para tawanan yang ditangkap.

"Faktanya, kami sebenarnya sudah mengajukan resolusi yang diajukan ke Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera sehubungan dengan pembebasan sandera, dan kami sangat berharap negara-negara akan mendukung hal tersebut," kata Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken di Arab Saudi, dikutip dari Al Jazeera.

"Saya pikir hal itu akan mengirimkan pesan yang kuat, sinyal yang kuat."

"Tentu saja, kami mendukung Israel dan haknya untuk membela diri, namun pada saat yang sama, sangat penting bagi warga sipil yang berada dalam bahaya dan sangat menderita – agar kita fokus pada mereka, menjadikan mereka sebagai prioritas, melindungi warga sipil, memberi mereka bantuan kemanusiaan," tegas Blinken.

Tindakan AS ini masih bersifat ambigu, meskipun perkembangan tersebut "terdengar sangat penting", "bahasa yang tepat" dari resolusi tersebut sangatlah penting.

"Ini tentu saja merupakan pernyataan yang paling kuat, namun apakah ini yang diinginkan oleh anggota Dewan Keamanan lainnya dalam hal tuntutan gencatan senjata segera?" kata Editor Diplomatik Al Jazeera, James Bay.

"Atau apakah ini hanya sebuah resolusi di mana Dewan Keamanan akan mengatakan bahwa gencatan senjata segera adalah sesuatu yang sangat penting?" lanjutnya.

Baca juga: Israel Persiapkan Serangan ke Rafah, Hamas Peringatkan akan Hentikan Perundingan Gencatan Senjata

Pada bulan Februari, AS adalah satu-satunya negara yang memberikan suara menentang rancangan tersebut – yang merupakan veto ketiga – sementara Inggris abstain.

Agar resolusi DK PBB dapat diadopsi, diperlukan setidaknya sembilan suara setuju dan tidak ada veto dari lima anggota tetap, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia atau Tiongkok.

AS Tekan Israel

Kepala mata-mata Israel dijadwalkan melakukan perjalanan ke Qatar pada Jumat (22/3/2024) hari ini untuk melakukan perundingan gencatan senjata.