TRIBUNNEWS.COM - Pasukan Pertahanan Israel (IDF) sedang bersiap untuk mengevakuasi warga sipil Palestina dari kota paling selatan Gaza di Rafah.

Hal ini dilakukan Israel menjelang rencana serangan di Rafah terhadap Hamas, menurut sebuah laporan pada Senin (22/4/2024).

Mengutip para pejabat Israel dan Mesir, Wall Street Journal melaporkan, rencana Israel memperkirakan dua hingga tiga minggu pertama operasi tersebut akan mencakup evakuasi warga sipil, berkoordinasi dengan Amerika Serikat (AS), Mesir, dan negara-negara Arab lainnya.

Dilansir The Times of Israel, evakuasi tersebut dilaporkan akan melibatkan pemindahan warga sipil ke kota terdekat Khan Younis, di antara daerah lain di Gaza.

Di sana, Israel disebut akan mendirikan tempat berlindung dengan tenda, makanan, dan fasilitas medis.

Para pejabat mengatakan, IDF akan secara bertahap memindahkan pasukan ke Rafah dan menargetkan daerah-daerah yang diyakini para pemimpin dan agen Hamas bersembunyi.

Israel mengatakan, Rafah yang merupakan tempat empat batalyon Hamas dikerahkan, tetap menjadi benteng besar terakhir kelompok itu di Jalur Gaza, setelah IDF beroperasi di utara dan tengah wilayah kantong Palestina.

Israel juga meyakini banyak dari 129 sandera yang diculik pada 7 Oktober 2023, ditahan di Rafah.

Para pejabat Mesir mengatakan, pertempuran di Rafah diperkirakan akan berlangsung setidaknya enam minggu, meski waktu operasinya masih belum pasti.

Seorang pejabat keamanan Israel yang dikutip dalam laporan tersebut mengatakan, IDF akan memiliki rencana operasional yang sangat ketat karena sangat kompleks di sana.

“Ada respons kemanusiaan yang terjadi pada saat yang sama,” jelas pejabat itu.

Baca juga: Selagi dunia terfokus pada konflik Iran-Israel, penduduk Gaza masih dilanda serangan tanpa henti

Sebelumnya, Pemerintahan Joe Biden telah berulang kali menyatakan penolakannya terhadap invasi massal IDF ke Rafah.

“Kami rasa tidak ada cara efektif untuk mengevakuasi 1,4 juta warga Palestina."

"Tidak mungkin melakukan operasi di Rafah yang tidak menimbulkan kerugian besar bagi warga sipil dan menghambat pengiriman bantuan kemanusiaan,” ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, Senin (22/4/2024).