Kementerian mengatakan pesawat-pesawat tersebut akan mulai dikirim mulai tahun 2028, dalam jumlah tiga hingga lima unit per tahun, sehingga total armada F-35 Israel menjadi 75 di tahun-tahun mendatang.

Hanya 36 dari 50 unit F-35 pesanan awal Israel yang telah dikirimkan sejauh ini, Times of Israel mencatat.

Penandatanganan ini menyusul perselisihan yang sebagian besar terselesaikan mengenai pengadaan antara Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Keuangan Betzalel Smotrich.

Smotrich telah memveto penandatanganan tersebut sampai komite Knesset yang bertugas meninjau anggaran pertahanan dibentuk.

Meskipun ada perbedaan pendapat publik antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Joe Biden mengenai tindakan Israel atas perang di Gaza, Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS tetap konsisten dalam upaya mereka untuk memasok senjata ke Israel.

Sejak 7 Oktober, Israel telah membunuh lebih dari 37.000 warga Palestina di Gaza, termasuk lebih dari 14.000 anak-anak, sebagian besar dengan senjata yang dipasok AS.

American Friends Service Committee mencatat bahwa antara bulan Oktober dan awal Maret, AS menyetujui lebih dari 100 penjualan peralatan militer ke Israel tetapi secara terbuka hanya mengungkapkan dua penjualan.

Banyak dari senjata-senjata ini dibeli menggunakan uang pembayar pajak AS melalui program Penjualan Militer Luar Negeri, sementara beberapa lainnya merupakan penjualan komersial langsung yang dibayar oleh anggaran pertahanan Israel.

Sejumlah senjata yang dirahasiakan juga ditransfer dari persediaan militer AS yang sudah disimpan di Israel.

Memasok senjata ke Israel dan Ukraina memberikan keuntungan bagi produsen senjata AS, termasuk Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, General Dynamics, dan RTX (sebelumnya dikenal sebagai Raytheon).

AS Minta Dukungan DK PBB untuk Gencatan Senjata

Sebelumnya, AS meminta dukungan Dewan Keamanan PBB untu gencatan senjata antara Hamas dan Israel.

Sebelumnya, Washington telah memveto beberapa resolusi PBB yang menyerukan gencatan senjata permanen sejak Oktober.

Washington mengatakan pada tanggal 3 Juni bahwa mereka ingin Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang mendukung proposal gencatan senjata Gaza yang diajukan oleh Presiden AS Joe Biden minggu lalu.

Rancangan resolusi tersebut menyerukan Hamas untuk menerima usulan gencatan senjata dan sepenuhnya serta menerapkan ketentuan-ketentuannya tanpa penundaan dan tanpa syarat.