TRIBUNNEWS.COM - Jean-Luc Melenchon, pemimpin aliansi sayap kiri Front Populer Baru (NFP) Prancis, menegaskan kembali komitmennya untuk mengakui Negara Palestina setelah kemenangan koalisinya dalam pemilihan umum Perancis baru-baru ini, middleeastmonitor.com melaporkan.

Pemilu legislatif yang digelar setelah Presiden Emmanuel Macron tiba-tiba membubarkan parlemen itu, berakhir dengan kemenangan NFP, aliansi empat partai sayap kiri-hijau.

NFP memperoleh kursi terbanyak di parlemen meski tidak berhasil meraih jumlah mayoritas yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan independen.

Partai terbesar dalam aliansi tersebut, France Unbowed, dipimpin oleh Melenchon.

Merayakan kemenangan pemilu, Melenchon menunjukkan kesiapan mereka untuk membentuk pemerintahan.

"Kami akan memiliki perdana menteri dari NFP," ujarnya.

Melenchon menyoroti potensi pengambilan keputusan penting melalui dekrit baik di bidang nasional maupun internasional.

Ia menekankan, mengakui Negara Palestina akan menjadi salah satu agenda pertama mereka secepat mungkin.

Mengakui Negara Palestina memang menjadi janji utama NFP selama kampanye mereka, yang mencerminkan pendirian mereka terhadap isu-isu internasional dan komitmen terhadap perubahan kebijakan luar negeri Perancis.

Hasil pemilu menandai perubahan signifikan dalam lanskap politik Perancis, dengan aliansi sayap kiri siap mempengaruhi arah masa depan negara tersebut.

Namun perlu diingat, perdana menteri Prancis dipilih bukan berdasarkan hasil pemilu, tetapi penunjukan langsung oleh presiden.

Baca juga: 7 Hal tentang Pemilu Prancis yang Berakhir Tanpa Pemenang Mutlak, Apa yang Terjadi Selanjutnya?

Macron yang saat ini masih menjabat, bisa saja menunjuk seseorang dari partai lain sebagai perdana menteri, meski hal tersebut dapat memicu keributan politik lainnya di Prancis.

Hasil Pemilu Legislatif Prancis 2024

Dikutip dari Al Jazeera, aliansi NFP sukses meraih suara terbanyak dalam pemilu legislatif Prancis putaran kedua yang digelar Minggu (7/7/2024).

Tetapi sebenarnya, untuk memenangkan pemilu secara mutlak, partai atau koalisi harus mendapatkan setidaknya 289 dari 577 kursi di National Assembly atau Majelis Nasional (majelis rendah pada Parlemen Prancis).