Pemimpin Hamas Serukan Operasi Kesyahidan Lawan Agresi Israel di Tepi Barat
Perlawanan yang wajib dilakukan oleh semua entitas Palestina di semua lini melawan agresi militer Israel ini bisa dilakukan dengan operasi kesyahidan
Penulis: Hasiolan Eko P Gultom
Agresi militer IDF di Tepi Barat ini mendapat perlawanan dari milisi Palestina di seluruh Tepi Barat.
Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam, menyebut pertempuran yang dilancarkan oleh perlawanan sebagai “teror kamp,”.
"Para petempur kami akan membuat musuh merasakan dampaknya berupa kengerian di kamp-kamp (kibbutz/pemukiman-pemukiman Yahudi), dan tentaranya (Israel) akan mengetahui neraka apa yang menanti mereka,” kata pernyataan Brigade Al-Quds dilansir Khaberni, Rabu (28/8/2024).
Media Israel melaporkan bahwa operasi pendudukan tersebut adalah yang terbesar sejak "Operasi Perisai Pertahanan" pada tahun 2002.
"Dalam operasi tersebut, Israel mengerahkan pasukan dari Angkatan Udara dalam jumlah besar serta Dinas Keamanan Dalam Negeri Israel (Shin Bet) dan Musta'ribeen. Helikopter serta jet tempur juga banyak digunakan," kata laporan Khaberni.
Musta'ribeen adalah unit penyamaran elite Israel yang menyamar sebagai orang Arab atau Palestina.
Menurut pejabat militer pendudukan, operasi tersebut diluncurkan karena “situasi di Tepi Barat telah menjadi sumber kekhawatiran serius bagi Israel.”
Gerakan Jihad Islam Palestina mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pendudukan berupaya, melalui “agresi ini, untuk mengalihkan beban konflik ke Tepi Barat yang diduduki dalam upaya untuk memaksakan realitas baru di lapangan.”
Dia menunjukkan bahwa “kampanye militer besar-besaran terjadi dalam konteks rencana musuh untuk menguasai kota Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa.”
Sasar Wilayah Padat Penduduk, Pengungsian Massal Jadi Kekhawatiran
Dengan dimulainya operasi besar-besaran Tentara Israel ini, kekhawatiran akan terjadinya pengungsian warga Palestina dari Tepi Barat muncul, terutama karena operasi Israel menargetkan wilayah yang ditandai dengan kepadatan penduduk Palestina yang tinggi.
Menteri Luar Negeri Israel Yisrael Katz menyiratkan akan adanya pengusiran paksa secara massal warga Palestina dari rumah-rumah mereka di Tepi Barat, sebuah pelanggaran berat terhadap hukum dan penjanjian internasional.
"Tepi Barat harus ditangani sama seperti kita menangani infrastruktur,” kata Katz merujuk pada aksi Israel yang lazimnya merobohkan rumah-rumah penduduk.
Dalam konteks ini, surat kabar Yedioth Ahronoth melaporkan kalau ada kemungkinan bahwa “evakuasi terorganisir terhadap penduduk sipil Palestina akan dilakukan sesuai dengan pusat pertempuran yang diharapkan” selama operasi militer.
Hassan Khreisha, Wakil Presiden Dewan Legislatif Palestina, mengungkapkan bahwa “pendudukan berupaya untuk menggusur penduduk kamp-kamp di Tepi Barat,” dan menunjukkan dalam pernyataan pers bahwa “pendudukan dengan sengaja melemahkan Otoritas Palestina.”