Baru-baru ini, jagat media sosial Indonesia dihebohkan oleh skandal putusan Badan Legislatif (Baleg) DPR RI yang dinilai mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal threshold Pilkada.

Banyak yang menduga, putusan Baleg DPR RI ini penuh tekanan dari elite politik yang ingin mencapai kepentingannya sendiri.

Fenomena ini semakin mempertegas kalau korupsi politik itu bukanlah sekadar isu pinggiran, melainkan sebuah ancaman serius.

Ketika berbincang dengan DW Indonesia, Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan korupsi politik bukan hanya masalah etika, melainkan juga ancaman nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan masa depan generasi muda.

Semua korupsi itu politik

Bivitri menyebut bahwa korupsi itu tidak bisa dipisahkan dari politik karena melibatkan penyalahgunaan kekuasaan politik untuk keuntungan pribadi.

Korupsi itu ‘kan seperti mencuri uang negara, ujarnya, tapi menggunakan wewenang yang dimiliki oleh pejabat dan kewenangan itu pasti persoalan politik, kata Bivitri.

Ia mengatakan, ada dua bentuk utama korupsi politik: korupsi besar dan korupsi kecil.

Korupsi besar atau state capture itu, ketika yang berkuasa menggunakan pengaruhnya untuk membuat kebijakan yang menguntungkan mereka dan kelompoknya, dan biasanya mengorbankan kepentingan publik, jelas Bivitri.

Sementara korupsi kecil itu terjadi pada level yang lebih rendah, seperti suap atau nepotisme.

Meski dampaknya terlihat lebih kecil, korupsi kecil tetaplah merusak karena berkontribusi pada budaya impunitas dan menggerogoti kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Bukan cuma otak-atik peraturan, ini bahayanya korupsi politik!

Bahaya dari korupsi politik tidak hanya sebatas kerugian finansial atau praktik bisnis yang tidak adil. Ancaman terbesar dari korupsi politik adalah kemampuannya dalam merusak demokrasi itu sendiri, ungkap Bivitri.

Ketika keputusan politik didorong oleh motif korupsi, kepentingan publik akan dikesampingkan demi meraup keuntungan individu atau kelompok yang bisa membeli pengaruh.

Ini akan merusak proses demokrasi, menciptakan kebijakan yang tidak mencerminkan kehendak rakyat, dan memperburuk ketidaksetaraan sosial.

Meskipun ada undang-undang untuk menjerat hukum para pejabat yang melakukan tindak korupsi, Bivitri mengatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia ini sering kali tidak efektif.