Mantan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in Jadi Tersangka Kasus Suap

TRIBUNNEWS.COM, SEOUL - Jaksa menetapkan Mantan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in sebagai tersangka dalam kasus suap saat meminta surat perintah penggeledahan dan penyitaan di rumah putrinya untuk mendapatkan bukti Jumat lalu.

Mantan menantu Tuan Moon diduga diberi perlakuan khusus dan dijamin mendapat pekerjaan di sebuah maskapai penerbangan Thai Eastar Jet.

Sebagai imbalannya, orang tersebut akan mengatur janji penting dengan pemerintah agar pendiri maskapai penerbangan tersebut dapat menikmati manfaatnya.

Divisi Kriminal 3 Kantor Kejaksaan Distrik Jeonju memimpin penyelidikan atas kemungkinan keterlibatan Moon dalam insiden tersebut.

Surat perintah penggeledahan dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus untuk rumah putrinya, Nona Moon Da-hye.

Investigasi ini bermula dari pengaduan yang diajukan empat tahun lalu mengenai pekerjaan menantu Moon, yang diidentifikasi sebagai seorang pria bermarga Seo, di Thai Eastar Jet.

Tuan Seo telah menceraikan Nona Moon Da-hye.

Investigasi berfokus pada kemungkinan hubungan antara pekerjaan Tuan Seo dan penunjukan mantan pejabat Lee Sang-jik sebagai kepala Badan Usaha Kecil dan Menengah dan Startup Korea, atau Kosme.

Partai Kekuatan Rakyat (PPP) dan kelompok warga Justice People yang berbasis di Seoul mengajukan empat pengaduan antara September 2020 dan April 2021.

Secara khusus, pada bulan September 2020, PPP, yang saat itu merupakan partai oposisi utama, mengajukan tuntutan korupsi kepada jaksa terkait penunjukan Tuan Seo sebagai CEO Thai Eastar Jet, sebuah maskapai penerbangan bertarif rendah yang didirikan oleh Lee.

Lee juga merupakan anggota parlemen selama dua periode di Partai Demokrat yang berkuasa pada saat itu.

Lee ditunjuk sebagai presiden Kosme pada bulan Maret 2018, hanya beberapa bulan sebelum Tuan Seo bergabung dengan unit Eastar di Thailand pada bulan Juli 2018.

Kurangnya pengalaman Tuan Seo di industri penerbangan, ditambah dengan kesulitan keuangan perusahaan, telah menimbulkan keraguan mengenai keterlibatan kantor presiden dalam pengangkatannya.