Palestina untuk Pertama Kali Ikut Sidang Umum PBB pada Sesi Pertama Majelis Umum Ke-79 di New York

TRIBUNNEWS.COM-Palestina ambil bagian dalam Sidang Umum PBB untuk pertama kalinya.

Duta Besar Israel mengutuk keras 'tindakan apa pun yang meningkatkan' status Palestina di PBB.

Palestina duduk untuk pertama kalinya di antara negara-negara anggota PBB pada tanggal 10 September selama sesi pertama Majelis Umum ke-79 di New York.

Pengamat Tetap untuk Palestina di PBB, Riyad Mansour, duduk di meja yang diberi label “Negara Palestina” antara Sri Lanka dan Sudan.

Tempat duduk tersebut disetujui oleh presiden Majelis Umum PBB Philemon Yang.

"Ini bukan sekadar masalah prosedural. Ini momen bersejarah bagi kami," kata Duta Besar Mesir untuk PBB Osama Mahmoud Abdelkhalek Mahmoud.

Perwakilan Israel di PBB mengecam keras penempatan Palestina di antara negara anggota PBB.

“Setiap keputusan dan/atau tindakan yang meningkatkan status Palestina, baik di Majelis Umum PBB atau secara bilateral, saat ini merupakan hadiah... bagi terorisme secara umum dan teroris Hamas secara khusus,” kata Jonathan Miller, Wakil Duta Besar Israel untuk PBB.

Pada bulan Mei, Majelis Umum PBB memberikan suara mayoritas untuk mendukung peninjauan kembali keanggotaan penuh Palestina.

Resolusi tersebut juga memberikan Palestina hak partisipasi tambahan. Israel juga mengecam pemungutan suara tersebut pada saat itu.

AS telah memveto pada tanggal 18 April sebuah resolusi Dewan Keamanan tentang pengakuan Palestina sebagai negara anggota penuh PBB, yang muncul setelah Ramallah meluncurkan kembali upayanya yang terhenti untuk mendapatkan keanggotaan yang dimulai pada tahun 2011.

Resolusi yang diajukan oleh Aljazair tersebut mendapat dukungan luas, dengan 12 negara anggota memberikan suara mendukung resolusi tersebut, termasuk Jepang, Prancis, Korea Selatan, Slovenia, Rusia, dan Tiongkok. Swiss dan Inggris abstain.

Sikap Washington selama ini adalah bahwa kenegaraan Palestina hanya dapat dicapai melalui kesepakatan langsung antara Israel dan Palestina, dengan alasan bahwa hal itu akan mendukung pembentukan negara Palestina sebagai bagian dari penyelesaian yang dinegosiasikan.