Undang-undang tersebut tidak memuat ketentuan bagi organisasi alternatif untuk mengawasi pekerjaannya.

Baca juga: UNRWA Kecam Larangan Israel: Ini "Preseden Berbahaya" yang Melanggar Piagam dan Hukum Internasional

Apa kata negara lain?

Langkah ini ditentang keras oleh banyak pemerintah, termasuk Inggris, serta kelompok-kelompok bantuan internasional.

Mereka mengatakan bahwa Israel tidak hanya tidak memberikan saran tentang apa yang dapat menggantikan UNRWA (tidak ada yang disebutkan selama perdebatan tentang RUU tersebut) tetapi juga secara konsisten gagal mengartikulasikan rencana "hari berikutnya" untuk Gaza ketika konflik berakhir.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Matthew Miller, saat berbicara kepada wartawan di Washington pada hari Senin, mengatakan bahwa pemerintahan Biden "sangat khawatir" dengan undang-undang tersebut.

"Tidak ada yang dapat menggantikan mereka saat ini di tengah krisis ini," katanya.

UNRWA mengecam persetujuan Knesset terhadap RUU tersebut.

"RUU ini hanya akan memperparah penderitaan warga Palestina, terutama di Gaza, tempat orang-orang telah mengalami lebih dari setahun penderitaan," tulis Philippe Lazzarini, komisaris jenderal UNRWA, dalam sebuah pernyataan di X.

"RUU ini akan merampas [lebih dari] 650.000 anak perempuan dan laki-laki di sana dari pendidikan, yang membahayakan seluruh generasi anak-anak. RUU ini meningkatkan penderitaan warga Palestina dan tidak lebih dari sekadar hukuman kolektif."

Kantor Kepresidenan Palestina di Tepi Barat menyatakan bahwa apa yang telah dilakukan Israel adalah sebuah bentuk dari aturan negara fasis. "

"Kami menolak dan mengutuk legislasi tersebut. Kami tak akan membiarkan ini. Suara terbanyak di Knesset mencerminkan transformasi Israel menjadi sebuah negara fasis," kata Juru Bicara Kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeineh di Ramallah, dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari Al Jazeera, Selasa (29/10).;

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)