Keputusan Israel Melarang UNRWA Dinilai sebagai Serangan Terhadap Eksistensi Palestina
Tamer Qarmout menyebut keputusan Israel untuk melarang UNRWA merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk mengakhiri perjuangan Palestina.
Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Garudea Prabawati
Awalnya didirikan pada tahun 1948 untuk mendukung 700.000 warga Palestina yang mengungsi dalam perang yang menyebabkan berdirinya Israel, dan menyediakan layanan pendidikan, perawatan kesehatan, bantuan, dan layanan sosial, infrastruktur kamp, serta menjalankan tempat penampungan selama periode konflik.
Operasinya tersebar di Tepi Barat yang diduduki – termasuk Yerusalem Timur – dan Jalur Gaza, serta Suriah, Lebanon, dan Yordania.
Lembaga ini sebagian besar didanai oleh sumbangan sukarela dari negara-negara anggota PBB, dan juga menerima sebagian dana langsung dari PBB.
Dengan mempekerjakan 30.000 warga Palestina, lembaga ini melayani hampir 6 juta pengungsi, termasuk di Gaza, di mana 1.476.706 warga Palestina terdaftar sebagai pengungsi di delapan kamp pengungsi Palestina, sementara di Tepi Barat, 800.000 terdaftar.
Selama konflik yang sedang terjadi di Gaza, hampir seluruh penduduk Gaza bergantung pada UNRWA untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk makanan, air, dan perlengkapan kebersihan.
Lebih dari 200 staf UNRWA telah tewas dalam serangan Israel selama perang yang berlangsung selama setahun.
Mengapa Israel Melarang UNRWA?
Pada hari Senin (28/10/2024), 92 anggota parlemen Israel memberikan suara untuk tindakan pelarangan kegiatan UNRWA di Israel, sementara hanya 10 yang memberikan suara untuk menentang tindakan tersebut.
RUU kedua memutuskan hubungan diplomatik dengan badan tersebut.
Israel telah lama mengeluh bahwa UNRWA sudah ketinggalan zaman dan dukungannya yang berkelanjutan terhadap keturunan mereka yang awalnya mengungsi pada tahun 1948 merupakan halangan bagi penyelesaian damai.
Para kritikus mengatakan bahwa tindakan Israel sendiri – khususnya kegagalannya untuk menerima secara bermakna berdirinya negara Palestina, dan aktivitas permukiman yang terus berlanjut di tanah yang dimaksudkan untuk negara Palestina tersebut – merupakan hambatan paling signifikan bagi perdamaian.
Selama konflik saat ini dengan Hamas, Israel juga berulang kali mengklaim bahwa UNRWA telah mempekerjakan militan dari Hamas.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sebelumnya telah meminta AS – sekutu utama Israel dan donor terbesar lembaga tersebut – untuk mencabut dukungannya, dengan mengatakan bahwa lembaga tersebut "dilubangi oleh Hamas."
Sebuah berkas enam halaman milik Israel yang dibagikan kepada AS menuduh 12 staf UNRWA ikut serta dalam serangan 7 Oktober 2023, termasuk sembilan orang yang dikatakan bekerja sebagai guru di sekolah-sekolah milik badan tersebut.
Dokumen tersebut menyatakan bahwa Israel juga memiliki bukti yang lebih luas bahwa UNRWA telah mempekerjakan 190 militan Hamas dan Jihad Islam, yang akan mewakili 0,64 persen dari total staf UNRWA jika benar.