Skandal Suap Adani Group, Mungkinkah PM India Terlibat?
Jaksa AS mendakwa miliarder India Gautam Adani dalam skandal suap senilai triliunan rupiah terkait kontrak tenaga surya. Apa artinya…
Miliarder Gautam Adani, ketua konglomerat India Adani Group, didakwa di Amerika Serikat (AS) pada Kamis (21/11) dengan tuduhan memberikan suap senilai lebih dari $250 juta (sekitar Rp4 triliun) untuk mengamankan kontrak-kontrak di sektor energi India.
Suap tersebut diduga diberikan kepada pejabat pemerintah India untuk mendapatkan "kontrak pasokan energi surya yang menguntungkan" dengan perusahaan distribusi listrik milik negara.
Adani adalah kekuatan besar perekonomian India
"Seperti yang dituduhkan, para terdakwa mengatur skema rumit untuk menyuap pejabat pemerintah India guna mengamankan kontrak senilai miliaran dolar," kata Breon Peace, jaksa AS untuk distrik New York, dalam sebuah pernyataan.
Dakwaan ini menghidupkan kembali sorotan terhadap Adani Group, yang sudah berada di bawah tekanan akibat tuduhan manipulasi saham oleh perusahaan short-selling atau jual-beli saham, Hindenburg Research, pada Januari 2023.
Saat itu, Hindenburg Research merilis laporan tajam yang merinci tuduhan penipuan akuntansi dan manipulasi pasar di Adani Group, yang berkontribusi pada hilangnya lebih dari $140 miliar (sekitar Rp2,2 kuadriliun) dalam nilai pasar untuk perusahaan yang terdaftar.
Konglomerat industri besar ini dianggap memiliki hubungan dekat dengan pemerintahan Partai Bharatiya Janata Party (BJP) yang berkuasa di India dan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi.
Para anggota parlemen telah menyerukan investigasi terhadap transaksi keuangan Adani dan potensi dampaknya pada proyek-proyek lingkungan serta komunitas lokal di India.
Tanpa membuang waktu, pemimpin oposisi dari Partai Kongres, Rahul Gandhi, melontarkan kritik keras terhadap Modi pada Kamis (22/11), dan menuduh pemerintah saat ini sedang melindungi Adani dari penyelidikan dan penangkapan.
"Kami telah mengangkat isu ini berulang kali" kata Gandhi dalam konferensi pers, mengulangi permintaannya untuk penyelidikan Komite Gabungan Parlemen atas transaksi Adani Group.
"Ini adalah pembenaran atas apa yang telah kami katakan. Perdana menteri melindungi Adani dan perdana menteri juga terlibat dalam korupsi dengan Adani. Ini ditunjukkan secara jelas," ujarnya.
"Sekarang cukup jelas dan terbukti di Amerika Serikat bahwa Adani telah melanggar hukum AS dan hukum India. Dia telah didakwa di AS dan saya bertanya-tanya mengapa Adani masih bebas berkeliaran di negara ini?” tambahnya.
Skandal Adani memicu seruan penyelidikan terhadap SEBI dan Modi
Gandhi juga menyerukan investigasi terhadap Madhabi Puri Buch, kepala badan pengatur perdagangan di Securities and Exchange Board of India (SEBI).
"Adani harus segera ditangkap, dan 'pelindungnya' Buch harus diselidiki," kata Gandhi.
Anggota parlemen oposisi Sagarika Ghose mengatakan kepada DW bahwa pemerintah perlu menanggapi tuntutan-tuntutan yang terus berdatangan untuk melakukan penyelidikan formal atas tuduhan manipulasi pasar saham dan suap tersebut.