Namun, ia juga mengingatkan risiko kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir laut yang tidak terkontrol, seperti erosi pantai dan penurunan biodiversitas laut. “Pemerintah perlu menetapkan regulasi yang ketat untuk memastikan pengelolaan pasir laut dilakukan secara berkelanjutan,” ujarnya. 

Penangkapan ikan ilegal, unreported, and unregulated (IUU fishing) terus menjadi ancaman serius bagi Indonesia.  

Hingga semester I tahun 2024, lebih dari 100 kapal asing telah ditangkap, dengan kerugian ekonomi mencapai Rp 3 triliun. 

“IUU fishing bukan hanya mengancam keberlanjutan ekosistem laut kita, tetapi juga merugikan nelayan lokal yang bergantung pada hasil laut untuk hidup mereka,” kata Capt. Hakeng. 

Pemerintah perlu memperkuat pengawasan oleh KPLP, Polair, Satgas KKP, TNI AL, Bakamla, dan lembaga terkait lainnya, serta menjalin kerja sama internasional dalam memberantas praktik ini. 

Ancaman perubahan iklim, termasuk kenaikan permukaan laut, mendorong percepatan pembangunan tanggul laut raksasa, terutama di Pulau Jawa. Infrastruktur ini penting untuk melindungi lahan subur dan kawasan pemukiman dari ancaman banjir. 

“Dengan 40 persen lahan subur di Pulau Jawa terancam tenggelam, pembangunan tanggul laut raksasa menjadi langkah strategis yang harus diprioritaskan,” ujar Capt. Hakeng. Ia menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan perhatian terhadap dampak lingkungan dalam pembangunan proyek ini. 

Sejumlah insiden tabrakan kapal dengan jembatan, seperti di Baltimore, Guangzhou, dan Kalimantan Timur, menjadi pengingat pentingnya peningkatan regulasi dan pengawasan navigasi. 

“Kejadian ini menunjukkan bahwa keselamatan pelayaran adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, operator kapal, dan masyarakat internasional,” kata Capt. Hakeng. 

Ia menyarankan agar pemerintah melalui Kementerian Perhubungan merumuskan kebijakan lebih ketat, termasuk pengaturan jarak aman dermaga dari jembatan dan pelatihan keselamatan bagi operator kapal. 

Memasuki tahun 2025, Capt. Hakeng menekankan pentingnya kebijakan maritim yang terintegrasi, mencakup penguatan kapasitas pertahanan laut, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dan kerja sama internasional. 

“Indonesia memiliki tanggung jawab besar sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan kebijakan yang terintegrasi, laut kita tidak hanya menjadi sumber daya ekonomi, tetapi juga simbol kedaulatan dan harapan bangsa,” tegasnya. 

Ketegangan di Laut Cina Selatan diprediksi tetap menjadi tantangan di tahun mendatang. Diplomasi aktif dan penguatan patroli maritim harus terus dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan di Laut Natuna Utara. 

“Dengan memanfaatkan potensi laut secara strategis, menjaga keberlanjutan ekosistem, dan mempererat kerja sama internasional, Indonesia dapat memperkuat posisinya di sektor maritim global,” pungkas Capt. Hakeng.

Sumber: Tribun Banten