Namun, data menunjukkan bahwa situasi keamanan mulai memburuk ketika Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) dan kelompok afiliasinya kembali ke wilayah suku Khyber Pakhtunkhwa.

Selain itu, negosiasi perdamaian antara TTP dan pemerintah Pakistan gagal total meskipun ada intervensi dari Taliban Afghanistan. Di tengah perkembangan ini, situasi politik di Pakistan memburuk setelah Imran Khan dicopot dari jabatannya secara kontroversial pada April 2022. 

Pakistan Tehreek-i-Insaf (PTI) yang dipimpin Khan secara gamblang menyalahkan lembaga militer atas pemecatannya dan memulai gerakan antimiliter di seluruh negeri. Gerakan ini sejauh ini telah menarik perhatian internasional dan secara signifikan mencoreng reputasi militer Pakistan. 

Lebih jauh lagi, situasi ekonomi yang memburuk dan meningkatnya ketergantungan Islamabad pada pinjaman Tiongkok untuk menghindari gagal bayar juga telah memperkuat kelompok militan tertentu di Pakistan.

Akibatnya, kekacauan politik internal, implikasi kebangkitan Taliban di Afghanistan, dan meningkatnya kehadiran Tiongkok telah memberi kehidupan baru bagi militansi di Pakistan.

Secara khusus, Beijing menekan Islamabad untuk meluncurkan operasi militer baru di Pakistan guna melindungi bisnis dan warga Tiongkok yang terlibat dalam proyek Koridor Ekonomi Tiongkok Pakistan (CPEC).

Merespons permintaan Tiongkok, militer Pakistan pun terpaksa mengumumkan Operasi Azm-i-Istehkam pada Juni tahun lalu. Laporan menunjukkan bahwa pemerintah Pakistan ragu-ragu untuk memulai kampanye militer baru karena memburuknya kondisi ekonomi dan meningkatnya risiko pengawasan internasional terkait insiden pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis minoritas.

Di sisi lain, Angkatan Darat Pakistan bertujuan untuk memanfaatkan kampanye kontraterorisme baru untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah ekonomi dan politik yang mendesak sekaligus meningkatkan citranya. Meskipun demikian, kekerasan terkait teror hanya meningkat di Pakistan sejak Juni tahun lalu, dan tidak ada tanda-tanda perbaikan yang jelas dalam beberapa bulan mendatang.

Kekerasan Sektarian

Selain meningkatnya militansi, laporan CRSS juga menyoroti meningkatnya momok kekerasan sektarian di negara tersebut. Pada tahun 2024, kekerasan sektarian di Pakistan telah merenggut 182 nyawa dan menyebabkan 234 orang terluka. 

Sebagian besar korban adalah penganut Syiah, dengan 79 orang tewas dan 35 orang terluka, diikuti oleh penganut Sunni, yang menderita 21 kematian dan 72 luka-luka. Insiden yang melibatkan komunitas Syiah dan Sunni mengakibatkan 79 kematian dan 117 luka-luka. Selain itu, kekerasan telah merenggut nyawa dua penganut Ahmadiyah dan satu orang Kristen. 

Data tentang kekerasan sektarian mengungkapkan tren yang sangat meresahkan, di mana antara tahun 2015 dan 2020, kekerasan sektarian telah merenggut 467 nyawa. Yang mengkhawatirkan, angka ini meningkat menjadi 487 dalam empat tahun berikutnya (2021-2024), menggarisbawahi meningkatnya sifat ancaman ini dan dampaknya yang semakin besar pada lanskap keamanan Pakistan.

Khususnya, Islam Sunni garis keras dan insiden kekerasan terhadap minoritas agama di Pakistan telah melonjak selama masa jabatan Jenderal Syed Asim Munir sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, karena ia dipandang sebagai garis keras agama. 

Pak Institute for Peace Studies (PIPS), dalam "Laporan Keamanan Pakistan 2024," juga menyajikan gambaran suram tentang meningkatnya kekerasan militan dan sektarian di negara tersebut dan menyoroti kebutuhan mendesak akan strategi kontraterorisme yang komprehensif. 

Laporan tersebut menarik persamaan antara situasi keamanan saat ini dan serangan di Sekolah Umum Angkatan Darat Peshawar di tahun 2014. Pakistan menghadapi krisis keamanan besar-besaran jika tantangan ini tidak segera ditangani. 

Lembaga militer Pakistan dinilai memikul tanggung jawab penuh, karena sejauh ini gagal menegakkan tugasnya dan melindungi kehidupan warga sipil yang tidak bersalah, yang terus menderita akibat militansi dan kekerasan sektarian.

SUMBER