“Masih terlalu dini berbicara tentang demokratisasi Suriah, tetapi institusi-institusi baru menunjukkan sedikit kemajuan dalam politik elektoral,” tulis Patricia Karam dari Arab Center Washington pada November.

Suriah kini berada pada titik penentu: bergerak menuju pemerintahan partisipatif atau mundur kembali ke otoritarianisme.

Kebijakan Luar Negeri

Di sektor ini, perubahan Suriah tampak paling signifikan.

Kedutaan-kedutaan besar yang dulu ditutup kini kembali beroperasi.

Pejabat baru Suriah, termasuk menteri luar negeri serta Presiden al-Sharaa, aktif melakukan kunjungan ke luar negeri,

Al-Sharaa, yang sebelumnya masuk daftar sanksi dan pernah menjadi buronan terkait afiliasinya dengan al-Qaeda, kini justru berpidato di Majelis Umum PBB pada September.

Pada November, ia menjadi pemimpin Suriah pertama yang mengunjungi Gedung Putih sejak 1946.

Para pejabat Suriah juga menjalin kontak dengan seluruh anggota tetap DK PBB, termasuk Rusia dan China.

Langkah ini dipandang sebagai bentuk pragmatisme diplomatik.

Rusia, yang dahulu merupakan sekutu Assad dan musuh utama HTS, kini berkomunikasi dengan pemerintahan baru Suriah.

Namun tantangan terbesar Suriah adalah serangan berulang Israel di wilayahnya.

“Operasi militer Israel membahayakan warga sipil, meningkatkan ketegangan regional, merusak situasi keamanan yang rapuh, dan mengancam transisi politik,” ujar wakil utusan khusus PBB untuk Suriah, Najat Rochdi.

Baca juga: Netanyahu Tinjau Medan Perang di Suriah Selatan, Tegaskan Israel Bisa Bertindak “Kapan Saja”

Masyarakat

Banyak warga Suriah yang dahulu melarikan diri karena perang, kini mulai kembali.

Data terbaru menunjukkan, sekitar 2,9 juta warga telah pulang, termasuk 1,9 juta pengungsi internal dan lebih dari satu juta yang sebelumnya berada di luar negeri.

Namun, kepulangan itu membawa tantangan besar.