Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Perdana Menteri Australia Anthony Albanese bakal menerapkan aturan mengenai batasan usia minimum anak-anak untuk mengakses sosial media.

Hal ini membuat Australia menjadi negara yang pertama kali menerapkan aturan tersebut.

Batasan usia minimum bagi anak-anak untuk mengakses media sosial dibuatkan aturan karena kekhawatiran terhadap kesehatan mental dan fisik.

Baca juga: Puteri Indonesia DKI Jakarta 4 2023 Juni Safitri Cerita Dampak Medsos Bagi Gen Z dan Milenial

Lantas bagaimana sesungguhnya dampak penggunaan media sosial bagi tumbuh kembang anak? Apakah memang perlu dibatasi?

Terkait hal ini, Psikolog sekaligus pemerhati anak Seto Mulyadi atau yang akrab disapa Kak Seto beri tanggapan.

Ia menjelaskan jika media sosial sebenarnya bisa membawa dua dampak bagi anak yaitu positif dan negatif.

"Media sosial itu kan sekedar alat saja ya, artinya informasi saja. Informasi ini kan bisa positif bisa negatif. Ibaratnya kan sebilah pisau atau sebuah gunting begitu untuk anak-anak," ungkapnya saat dihubungi Tribunnews, Kamis (12/9/2024).

Menurutnya, jika media sosial digunakan secara benar, maka dapat membawa hal positif pada anak.

Misalnya, anak bisa belajar bahasa dan beberapa keterampilan yang bisa diperoleh dari media sosial.

Namun orang tua tidak bisa menutup mata bahwa penggunaan media sosial bisa menggiring anak ke nilai-nilai yang negatif.

Seperti mengajarkan kekerasan, narkoba radikalisme dan sebagainya.

"Jadi dalam hal ini, intinya adalah anak juga mendapatkan bimbingan atau pelatihan untuk menggunakan itu dengan cerdas dan bijaksana. Jadi tidak sembarang," lanjutnya.

Untuk mencegah dampak negatif dari media sosial ini, menurut kak Seto dibutuhkan peran dari orang tua.

Orang tua perlu mengenalkan media sosial yang mengandung unsur positif sekaligus negatif dengan benar.

Selain itu orang tua juga perlu mengatur penggunaan media sosial sesuai waktu dan kegunaannya.

Lebih lanjut, tidak hanya orang tua saja. Kak Seto juga menyingung peran pemerintah terhadap media sosial.

Pemerintah perlu membangun pengawasan seperti hal nya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang mengawasi tayangan di saluran televisi.

"Jadi bukan hanya satu via saja. Tapi semua unsur masyarakat," tutupnya.