TRIBUNNEWS.COM - Presiden Jokowi menanggapi isu yang beredar jika Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan bergabung di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut Jokowi, bergabungnya Ahok ke BUMN masih dalam proses seleksi.

"Kita tahu kinerjanya Ahok jadi ini masih dalam proses seleksi," ujarnya dilansir melalui Youtube KompasTV, Kamis (14/11/2019).

Jokowi menolak menjawab ketika ditanya mengenai jabatan komisaris Pertamina yang diisukan akan di pegang Ahok.

"Itu sangat teknis ya tanyakan ke Menteri BUMN," ungkap pria asal Solo ini.

Ia pun kembali diberi pertanyaan tentang jabatan yang akan diisi Ahok merupakan komisaris atau direksi.

Presiden ke 7 ini menjawab bisa dua jabatan itu yang dipegang, komisaris maupun direksi.

"Ya kan kita tahu kinerjanya, nanti penempatannya dimana itu proses seleksi yang ada di kementrian BUMN," kata Presiden Jokowi.

Baca: Soal Ahok Harus Mundur dari PDIP jika Masuk BUMN, Fadjroel Rahman: Jokowi Minta Kedepankan Aturan

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok segera mungkin akan ditetapkan bergabung di BUMN.

"Segera mungkin di awal Desember," ujarnya dilansir melalui Youtube tvOneNews Rabu (13/11/2019).

Ketika ditanya mengenai jabatan komisaris Pertamina yang gencar diisukan akan di pegang oleh Ahok, Erick Thorir ungkapkan belum bisa berkomentar mengenai itu.

Menurutnya perlu banyak figur untuk membantu BUMN.

Ia juga menambahkan Ahok adalah sosok yang konsisten, sudah jelas track recordnya dan diharapkan bisa membangun BUMN.

Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi mengatakan jika BUMN membutuhkan talenta dari putra putri terbaik bangsa untuk bisa bergabung dengan BUMN.

Hal ini ia ungkapkan setelah dipanggilnya Ahok ke Kementrian BUMN, Rabu (13/11/2019).

Kedatangan Ahok untuk bertemu dengan Menteri BUMN, Erick Thohir dan dikabarkan Ahok akan mendapatkan jabatan di salah satu perusahaan strategis BUMN.

Baca: PDIP Bangga Ahok Dipilih Jadi Bos BUMN

"Nah kita membutuhkan talent talent putra putri terbaik bangsa untuk bisa bergabung dengan BUMN. Untuk menjalankan amanah pak Presiden yang disampaikan oleh pak Menteri. Jadi saya rasa arahnya kesana," ujarnya dilansir melalui Youtube Kompas TV Rabu (13/11/2019).

Menurutnya Presiden Jokowi akan mendengarkan aspirasi dan tahu siapa yang bisa membangun BUMN kedepannya.

Budi juga menambahkan jika Jokowi meminta BUMN tidak berjalan sendiri dan membangun ekosistem dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Sebelumnya, Arya Sinulingga, Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberikan keterangan pers terkait dipanggilnya Basuki Tjahaja Purna atau Ahok ke Kementrian BUMN.

Arya Sinulingga membenarkan jika kedatangan Ahok untuk bertemu dengan Erick Thohir dan membicarakan mengenai BUMN.

“Kan tadi pagi pak Ahok datang ke Kementrian BUMN dan bertemu pak Erick dan memang tadi Pak Erick dan Pak Ahok bicara banyak mengenai BUMN," ujarnya dilansir melalui Youtube Kompas TV Rabu (13/11/2019).

Ia berharap Ahok bisa bergabung bersama di salah satu BUMN di Indonesia.

Baca: Ahok Masuk BUMN, Andre Rosiade Ingatkan 2 Hal Ini: Pemimpin Tak Perlu Memaki-maki

Menurutnya, dengan bergabungnya Ahok dapat memperkuat salah satu BUMN yang ada.

Ketika ditanyakan BUMN apa yang akan dipegang oleh Ahok, Arya Sinulingga belum mau menjawab.

"Yang pasti kalau sektor mana pasti yang kita lihat butuh perhatian besar dan mempengaruhi kondisi banyak orang. Ya soal energi atau apapun itu kita belum tahu," ungkapnya.

Tapi yang pasti prinsipnya adalah meminta kesedian Ahok terlebih dahulu supaya mau bergabung di BUMN.

Ia menyatakan butuh orang seperti Ahok yang memang bisa mendukung BUMN.
Karena Ahok punya kapasitas yang diakui publik.

Nama Ahok keluar berdasarkan rekomendasi dan masukan dari berbagai pihak ke Erick Thohir.

Erick Thohir juga melihat, Ahok bisa membantu di kementrian BUMN.

Baca: 6 Tanggapan Tokoh soal Ahok akan Jadi Bos di BUMN, Sandiaga Uno, Zulkifli Hasan hingga Jokowi

Usia Ahok yang masih muda juga menjadi pertimbangan untuk dapat bergabung di BUMN.
Ketika ditanya apakah berkonsultasi terlebih dahulu ke Jokowi, Ia membenarkannya.

"Setiap posisi yang vital BUMN harus koordinasi dengan Jokowi karena BUMN banyak menyangkut kehidupan kita konsultasi ke Jokowi," kata Staf Khusus Menteri BUMN.

Ia berharap Ahok dapat secepatnya bergabung menjadi bagian di kementian BUMN.

Mengenai posisi yang akan dipegang Ahok, Arya memastikan jika posisi tersebut strategis.

"Stategis pasti, Ahok bisalah mengatasi posisi itu, nanti lihat saja," ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menjelaskan syarat syarat yang harus dipenuhi Ahok jika benar akan bergabung BUMN.

Menurutnya syarat pertama yang harus dipenuhi adalah kesesuaian antara kemampuan akademik atau profesi sebelumnya dengan bidang usaha yang digeluti oleh BUMN tersebut.

"Tapi mengenai syarat syarat sepertinya tidak ada masalah ya. Karena ketika saya menjadi komisaris utama di BUMN di Adhi Karya sampai hari ini. Syaratnya cuma kesesuaian antara kemampuan akademik atau profesi sebelumnya dengan apa itu bidang usaha yang digeluti oleh BUMN tersebut," ujarnya dilansir melalui Youtube Kompas TV Rabu (13/11/2019).

Baca: Diminta Mundur dari Partai, Ahok Baca Surat Edaran yang Ditandatangani Sekretaris Kementerian BUMN

Kemuadian syarat kedua yakni tidak ikut dalam partai politik.

Ia menegaskan bahwa syarat tersebut harus dipenuhi, jika masih mengikuti partai politik diharapkan untuk mengundurkan diri.

"Tidak ikut dalam partai politik tidak boleh berkecimpung dalam partai politik dan ini yang harus ditanyakan karena yang saya tahu kalau tidak salah Ahok bergabung dengan partai politik," ungkap Juru Bicara Presiden ini.

Fadjroel menjelaskan jika syarat larangan berpolitik di BUMN karena ada surat pakta integritas yang didalamnya berisi larangan ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik.

(Tribunnews.com/Faisal Abdul Muhaimin)