Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Aturan Menteri Trenggono Soal Benur Dinilai Sudah Benar

Apresiasi atas terbitnya Permen KP 17/2021 juga datang dari Dekan Fakultas Perikanan Unpad, Yudi Ihsan.

Aturan Menteri Trenggono Soal Benur Dinilai Sudah Benar
KKP
Aturan Menteri Trenggono Soal Benur Dinilai Sudah Benar. 

TRIBUNNEWS.COM - Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono soal pengelolaan lobster yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 dinilai sudah tepat. Kebijakan tersebut menjadi stimulus bagi tumbuhnya kegiatan budidaya lobster dalam negeri, sekaligus mendukung pengembangan riset tentang biota laut tersebut.

"Saya mendengar tadi dikatakan ini (Permen KP 17/2021) adalah jalan yang benar untuk benih lobster, Insya Allah benar. Dan ini peraturan memang harusnya untuk mengatur menjadi teratur, bukan menjadi tidak teratur," ujar Prof. Ari Purbayanto, Guru Besar IPB yang sekaligus akademisi di bidang perikanan tangkap dalam diskusi daring Bincang Bahari bertajuk Jalan yang Benar untuk Benur, Selasa (13/7/2021).

Beleid yang diundangkan pada 4 Juni 2021 tersebut menurutnya memberi kepastian hukum bagi stakeholder perikanan, khususnya yang menjalani usaha di bidang budidaya lobster, nelayan penangkap benih bening lobster (BBL), sampai mereka yang melakukan pengawasan di lapangan.

Kebijakan tersebut tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial tapi juga keberlanjutan ekosistem. Sebab penetapan kuota dan lokasi penangkapan BBL yang dikeluarkan oleh KKP berdasarkan rekomendasi dari Komnas Kajiskan. Kemudian penangkapan BBL di alam harus menggunakan alat tangkap pasif atau ramah lingkungan.

Prof. Ari berharap, penerapan poin-poin dalam Permen KP 17/2021 yang dinilainya sudah tepat, dapat terlaksana dengan baik di lapangan. Mulai dari kuota dan lokasi penangkapan sesuai dengan rekomendasi, penggunaan alat tangkap yang teruji ramah lingkungan, hingga skema pelepasliaran (restocking) lobster hasil panen yang benar-benar berdampak positif pada kelestarian biota laut tersebut di alam.

"Dan yang penting juga yang perlu disiapkan adalah pedoman teknisnya, baik pedoman teknis alat tangkap ramah lingkungan itu yang bagaimana harus jelas, bagi pengawasan juga nanti tentu harus jelas," urainya.

Apresiasi atas terbitnya Permen KP 17/2021 juga datang dari Dekan Fakultas Perikanan Unpad, Yudi Ihsan. Menurutnya, lahirnya Permen tersebut menjadi jalan terang untuk pengembangan kajian dan riset mengenai lobster di Indonesia.

"Mudah-mudahan kajian yang terkait dengan lobster bisa lebih leluasa dilakukan. Karena selama ini, informasi atau data tentang lobster ini masih simpang siur di kita, walau banyak yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah surganya bening bening lobster," ungkap Yudi yang juga turut dalam diskusi daring tersebut.

Ada beberapa poin yang menurutnya perlu tindak lanjut dari unit teknis KKP dalam mengimplementasikan Permen tersebut di tengah masyarakat. Di antaranya perlunya membangun kawasan konservasi khusus lobster sebagai upaya menjaga kelestarian lobster yang dimiliki.

Kemudian perlunya penguatan pengawasan bukan hanya pada aktivitas yang kaitannya dengan BBL, tapi juga lobster secara keseluruhan. Yudi berharap dengan adanya Permen ini tidak ada lagi aktivitas ilegal terkait benur maupun lobster.

Halaman
12
Editor: Content Writer
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas