Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mengungkapkan bahwa diundurnya deklarasi koalisi PKS, NasDem, Demokrat karena pembahasan tim kecil belum tuntas.

Kholid mengatakan deklarasi 10 November merupakan usulan dari partai NasDem.

PKS menghormati hal tersebut.

"10 November usulan dari Partai Nasdem. Kami sangat menghormati usulan tersebut. Namun sebagaimana dipahami oleh Partai Nasdem, pembahasan di tim kecil antara Nasdem, PKS, Demokrat dan capres belum tuntas," kata Kholid kepada Tribunnews.com, Selasa (8/11/2022).

Baca juga: Pengamat: PKS Tak Akan Hijrah ke KIR Jika Anggap Koalisinya dengan NasDem-Demokrat Adalah Harga Mati

Menurut Kholid koalisi tiga partai ingin menuntaskan beberapa kesempatan diantaranya strategi kemenangan.

"Jadi kami ingin menuntaskan terlebih dahulu seperti platform, desain pemerintahan, strategi pemenangan dan pasangan capres-cawapres," sambungnya.

Kholid mengatakan mundurnya deklarasi tersebut bukan berarti tanda keretakan atau ancaman tetapi ini merupakan proses alamiah dalam membangun koalisi.

"Karena inti dari koalisi adalah bertemunya titik kepentingan semua pihak yang akan berkoalisi," tutupnya.

Alasan Deklarasi Batal

Sebelumnya,  Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan deklarasi Koalisi Perubahan bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat tak jadi dilakukan 10 November 2022.

Willy juga menjelaskan sejumlah pertimbangan yang mendasari pembatalan deklarasi tersebut.

“Bisa dipastikan 10 November tidak jadi deklarasi bersama. Karena memang satu, PKS akan rapat majelis syuro itu akhir tahun Desember,” tutur Willy ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (7/11/2022).

“Kedua Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) dan kawan-kawan baru pulang sekitar 10 November,” sambungnya.

"Ya kita tunggulah ya, tentu kita harus menghormati mekanisme partai, bagaimana masing-masing partai," ujarnya.

Kendati demikian, Willy menuturkan deklarasi koalisi itu paling cepat akhir tahun 2022 ini.

"Paling cepat akhir tahun. Tapi tidak tertutup kemungkinan one by one, setelah NasDem Demokrat mungkin," ungkap dia.

"Jadi tidak mesti deklarasi bersma, tetapi juga partai per partai. Karena itu juga berbicara, kita mengutamakan satu, spiritnya yang sama dengan nama koalisi perubahan," sambung Willy.

Sebelumnya, rencana koalisi PKS, NasDem, dan Demokrat tak kunjung mendeklarasikan diri meski intens berkomunikasi.

Partai besutan Surya Paloh mengusulkan agar deklarasi koalisi dilakukan sebelum pada 10 November 2022 atau sebelum akhir tahun.

Sementara, PKS dan Demokrat kompak tak menyetujui usulan tersebut lantaran pembahasan rencana di tim kecil belum tuntas, terutama soal cawapres pendamping Anies Baswedan.

Pendamping Anies Baswedan Bakal Mengejutkan

Partai NasDem menegaskan sampai saat ini belum ada keputusan soal calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Namun, bukan tak mungkin sosok pendamping Anies bakal menjadi elemen mengejutkan.

"Tentu politik selalu penuh dengan element of surprise, tentu posisi cawapres juga akan menjadi element of surprise juga," ujar Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya kepada wartawan, Senin (7/11/2022).

Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan dalam memilih cawapres, variabel elektabilitas atau variabel elektoral bukan satu-satunya variabel. 

Memang sejauh ini, dikatakan Willy, Partai Demokrat mengajukan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi cawapres, kemudian PKS mengusulkan Ahmad Heryawan (Aher), sementara Nasdem membebaskan Anies memilih cawapresnya sendiri.

"Memang untuk cawapres kita belum mengunci apa-apa, belum memutuskan apa-apa. Tapi kita ingin sebangun dengan apa yang kemudian menjadi aspirasi kelompok, tokoh dan masyarakat sendiri," imbuhnya.

Sebelumnya, Partai Demokrat percaya kalau pada akhirnya koalisi pihaknya dengan Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bakal berujung menempatkan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agustus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi calon wakil presiden (cawapres) berdampingan dengan Anies Baswedan.