TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, deklarasi Koalisi Perubahan bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat tak jadi dilakukan 10 November 2022.

Willy juga menjelaskan sejumlah pertimbangan yang mendasari pembatalan deklarasi tersebut.

“Bisa dipastikan 10 November tidak jadi deklarasi bersama. Karena memang satu, PKS akan rapat majelis syuro itu akhir tahun Desember,” tutur Willy ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (7/11/2022).

“Kedua Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) dan kawan-kawan baru pulang sekitar 10 November,” sambungnya.

"Ya kita tunggulah ya, tentu kita harus menghormati mekanisme partai, bagaimana masing-masing partai," ujarnya.

Kendati demikian, Willy menuturkan deklarasi koalisi itu paling cepat akhir tahun 2022 ini.

Baca juga: PKS Optimis Aher Jadi Cawapres Anies Baswedan: Kuncinya Musyawarah

"Paling cepat akhir tahun. Tapi tidak tertutup kemungkinan one by one, setelah NasDem Demokrat mungkin," ungkap dia.

"Jadi tidak mesti deklarasi bersma, tetapi juga partai per partai. Karena itu juga berbicara, kita mengutamakan satu, spiritnya yang sama dengan nama koalisi perubahan," sambung Willy.

Sebelumnya, rencana koalisi PKS, NasDem, dan Demokrat tak kunjung mendeklarasikan diri meski intens berkomunikasi.

Partai besutan Surya Paloh mengusulkan agar deklarasi koalisi dilakukan sebelum pada 10 November 2022 atau sebelum akhir tahun.

Sementara, PKS dan Demokrat kompak tak menyetujui usulan tersebut lantaran pembahasan rencana di tim kecil belum tuntas, terutama soal cawapres pendamping Anies Baswedan.

Pendamping Anies Baswedan Bakal Mengejutkan

Partai NasDem menegaskan sampai saat ini belum ada keputusan soal calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Namun, bukan tak mungkin sosok pendamping Anies bakal menjadi elemen mengejutkan.