Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi partai oposisi pemerintahan, Demokrat, buka suara soal sinyal dukungan Presiden Joko Widodo kepada Menteri Pertahanan, Prabowo sebagai calon presiden (capres).

Sinyal dukungan tersebut dianggap bukan suatu hal yang etis.

"Tampaknya kurang etis ya," kata Ketua Bappilu Demokrat, Andi Arief pada Selasa (8/11/2022).

Sebagai presiden, dukungan terhadap tokoh-tokoh yang berbeda untuk menjadi capres dianggap tidak lazim.

Menurut Andi, hal tersebut mencerminkan kebingungan yang sedang melanda Jokowi.

"Berganti-ganti yang diendorse. Kadang-kadang Airlangga, kadang-kadang Ganjar, kadang-kadang Prabowo," ujarnya.

Dukungan oleh presiden juga dinilai politisi Demokrat lainnya, Hinca Panjaitan dapat mengganggu jalannya pemerintahan.

Sebab, dua di antara tokoh-tokoh yang diendorse Jokowi merupakan bagian dari Kabinet.

Baca juga: Jokowi Sebut Pilpres 2024 Jatah Prabowo, Gerindra Berharap Jadi Kenyataan

"Presiden tidak mesti terlalu jauh ikut meramaikan bursa pencapresan, justru sebaliknya mengajak para menteri-menteri bekerja serius mengurus pemerintahan dan negara," ujarnya pada Selasa (8/11/2022).

Menurut Hinca, masih ada berbagai permasalahan serius yang melanda Indonesia.

Beberapa di antaranya soal pandemi Covid-19 dan ancaman resesi ekonimi.

"Belum lagi yang disebutkan ekonomi kita ke depan gelap," katanya.

Sebelumnya, Jokowi sempat menyinggung soal Pemilihan Presiden 2024 saat hadir dalam HUT ke-8 Partai Perindro di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, (7/11/2022).

Dia memprediksi Ketua Umum Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menjadi Presiden.

“Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo,” ujar Jokowi yang disambut tepuk tangan para peserta hadir.

Mendengar ucapan tersebut, Prabowo yang juga hadir dalam acara tersebut lalu berdiri dan memberikan hormat pada presiden.