Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir berharap tidak ada lagi pembelahan politik dalam Pemilu 2024 mendatang. 

Hal ini ia sampaikan dalam konferensi persnya di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (3/1/2023) usai menyambut silaturahmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

"Kami berhadap tidak lagi ada pembelahan politik di tubuh bangsa ini," kata Haedar.

Lebih lanjut, ia juga mengajak seluruh komponen yang terlibat dalam proses berjalannya pemilu untuk turut serta menciptakan pemilu yang jauh dari pembelahan politik. 

Sebab, katanya, ada harga yang mahal di balik dari pembelahan politik yang terjadi. 

"KPU, Muhammadiyah, parpol, pemerintah, dan komponen-komponen bangsa termasuk teman-teman media mari kita ciptakan dari sekarang pembelahan politik harus jadi masa lampau. Tidak boleh terulang lagi karena harganya terlalu mahal," ujarnya 

"Pastikan pemilu tidak lagi menciptakan kondisi untuk pembelahan bangsa. Termasuk imbauan kami kepada seluruh elite di negeri tercinta karena elite adalah teladan bangsa," Haedar menambahkan. 

Dalam pertemuan siang ini Haedar Nasir didampingi Sekretaris Umum (Sekum) Abdul Mu'ti, dan Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas.

Sementara itu Ketua KPU RI Haysim hadir bersama Anggota KPU Betty Epsilon Idroos, Mochamad Afifuddin, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, August Mellaz, dan Parsadaan Harahap. 

Hasyim mengatakan KPU saat ini sedang dalam agenda untuk bersilaturahmi dengan pimpinan organisasi keagamaan.

"Sekarang KPU silaturahmi audiensi dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan. KPU sudah ajukan permohonan audiensi dengan PBNU, PP Muhammadiyah, KWI, PGI, Walubi dan Matakin," kata Hasyim.

Baca juga: Terima Kunjungan Ketua KPU Hasyim Asyari, PP Muhammadiyah: Pemilu 2024 Harga Mati

"Yang sudah respon awal untuk audiensi adalah PP Muhammdiyah dan PBNU," tambah Hasyim.