Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menolak rencana Pemilu 2024 menggunakan sistem proposional tertutup atau pemilih hanya mencoblos partai politik (parpol), bukan calon anggota legislatif (Caleg).

Menurut AHY, Pemilu dengan sistem proposional tertutup akan memundurkan kualitas demokrasi di Indonesia.

"Ini memundurkan kualitas demokrasi, mengembalikan model kekuasaan sentralistik dan menafikan kerja keras kader partai dalam membina konstituennya," kata AHY dalam keterangannya, Selasa (3/1/2023).

AHY mengatakan sistem Pemilu proposional terbuka yang berlaku selama ini ditujukan untuk modernisasi partai.

“Masalah-masalah yang muncul akibat penerapannya bisa dijawab dengan upaya perbaikan kolektif, tanpa harus menghancurkan langkah progresif yang sudah dijalankan selama ini," ujarnya.

Ia pun mengajak semua pihak menjaga komitmen berdemokrasi dan menjaga amanah reformasi.

“Keputusan penggunaan sistem Pemilu adalah keputusan politik, hasil proses panjang legislasi dan kesepakatan politik yang legitimate," ucap AHY.

AHY khawatir perdebatan terkait sistem Pemilu akan mengacaukan fokus, perhatian, dan persiapan menuju Pemilu 2024.

Ia juga khawatir wacana sistem proporsional tertutup jadi alibi penundaan Pemilu, hingga langkah awal menuju resentralisasi kekuasaan melalui pengembalian sistem Pilpres tidak langsung.

"Mari jaga amanah reformasi, agar Indonesia tidak mundur lagi ke model otokrasi,” ucap AHY.

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengungkapkan ada kemungkinan Pemilu 2024 kembali ke sistem proporsional tertutup.

Hal itu disampaikan Hasyim pada sambutan acara Catatan Akhir Tahun 2022 KPU RI, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/12/2022).

Hasyim juga mengimbau kepada para calon legislatif (Caleg) agar tidak melakukan kampanye dini.

Sebab, ada kemungkinan jika MK memutuskan untuk kembali ke sistem proporsional tertutup.

"Maka dengan begitu menjadi tidak relevan, misalkan saya mau nyalon pasang gambar-gambar di pinggir jalan, jadi enggak relevan. Karena apa? Namanya enggak muncul lagi di surat suara. Enggak coblos lagi nama-nama calon. Yang dicoblos hanya tanda gambar parpol sebagai peserta Pemilu," ungkap Hasyim.

Sebagai informasi, dalam sistem Pemilu proposional tertutup, partai politik mengajukan daftar calon yang disusun berdasarkan nomor urut. Nomor urut ditentukan oleh partai politik.

Baca juga: AHY Kritik Perppu Cipta Kerja: Janganlah Kita Menyelesaikan Masalah dengan Masalah

Selain itu, pemilih memilih partai politik dan penetapan calon terpilih ditentukan berdasarkan nomor urut.

Jika partai mendapatkan dua kursi, maka calon terpilih adalah nomor urut 1 dan 2.