TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem Effendi Choirie yang menyebut, sejumlah kader Nahdlatul Ulama (NU) masuk radar menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan.

Effendi lalu menyebut nama putri Presiden Kelima RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yakni Yenny Wahid. 

Selain itu, ada nama Wali Kota Pasuruan yang kini menjabat sekjen PBNU, Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul, serta Wakil Gubernur Jawa Tengah, yakni Taj Maimoen Yasin atau Gus Yasin sebagai pendamping Anies Baswedan untuk Pemilu 2024.

“Misalnya ada Khofifah, Syaifullah Yusuf, Yenny Wahid, ada Gus Yasin,” sebut Effendi pada wartawan, Kamis (12/1/2023).

Ia menuturkan dari kalangan teknokrat yang potensial jadi cawapres Anies adalah Ilham Akbar Habibie.

"Kalau dari teknokrat ada Ilham Habibie. Jadi Ilham Habibie itu menarik juga kan," ujar Gus Choi.

Gus Choi pun menanggapi usulan Partai Demokrat agar Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi cawapres Anies.

Begitu pula Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) sebagai cawapres.

Gus Choi mengatakan segala usulan masukan harus ditampung, termasuk soal AHY dan Aher cawapres Anies.

"Enggak apa-apa, semua usulan kan harus ditampung, dibicarakan bersama dan ujungnya adalah siapapun harus diterima," ucap Gus Choi.

Baca juga: Anies Baswedan Puji Sikap Megawati Tolak Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Namun ia menegaskan cawapres Anies harus bisa mendongkrak suara atau menutupi kelemahan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Asal memang cawapresnya itu bisa mendongkrak suara, bisa memenuhi kelemahan Mas Anies. Sehingga kelemahan bisa diisi, kekurangan bisa dilengkapi di situ," ujar Gus Choi.

Lebih lanjut, Gus Choi menuturkan bahwa pihaknya tak mempermasalahkan usulan Demokrat dan PKS, namun yang terpenting siapapun cawapresnya harus mendongkrak suara.

"Siapapun, intinya adalah yang penting cawapres membawa mendongkrak suara, dan semua harus sepakat di situ. Dan saya meyakini juga akan sepakat di situ. Sekarang boleh-boleh saja mengusulkan siapa saja dari kader-kadernya," ucap dia.

Jokowi tak mau Anies jadi capres 2024

Menurut Gus Choi, Jokowi tidak pernah memberikan kode-kode mendukung Anies dan terkesan menutup pintu.

"Nah dia (Jokowi) memang begitu, tapi dengan Anies tutup pintu, terkunci." ungkap Gus Choi, Kamis (12/1/2023).

"Padahal yang akan datang itu Anies InsyaAllah yang akan menang. Insya Allah Anies yang akan menang itu," imbuhnya.

Gus Choi mengatakan bahwa Presiden Jokowi lebih menginginkan Ganjar Pranowo sebagai capres 2024 nanti.

Hal itu, kata Gus Choi bisa dilihat dari beberapa pernyataan Jokowi belakangan ini.

Jadi Penyebab Isu Reshuffle

Hal yang membuat isu reshuflle muncul disebabkan pilihan yang berbeda antara Presiden Jokowi dan Partai NasDem soal capres 2024.

Di mana Jokowi mendukung Ganjar Pranowo, sedangkan Partai NasDem mendukung Anies Baswedan.

"Jokowi maunya Ganjar. NasDem maunya Anies, ya itu," kata Gus Choi, Kamis (12/1/2023).

Tarik menarik cawapres Anies Baswedan

Pengamat politik Arifki Chaniago menilai dinamika dalam Koalisi Perubahan bakal berlangsung lama, terutama dalam mengumumkan siapa yang dirasa pantas menjadi pendamping Anies Baswedan untuk maju di Pemilu 2024.

Hal ini mengingat dua dari tiga partai yang berada dalam koalisi, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejauh ini masih saling tarik menarik untuk menjadi pilihan pertama Partai Nasional Demokrat (NasDem)

Arifki melihat Demokrat dan PKS sama-sama berlomba memaksakan tokoh partainya untuk menjadi pendamping Anies.

Meski di satu sisi, jika berdasarkan hasil banyak survei sejauh ini Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lah yang dirasa wajar untuk menjadi pendamping Anies.

“Tetapi, modal ini tidak cukup untuk mengantarkan paket duet Anies-AHY karena ada beberapa pertimbangan juga yang berpotensi menyulitkan deklarasi capres dan cawapres ini,” kata Arifki dalam keterangannya, Kamis (12/1/2023).

Pertama, pria yang juga merupakan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic ini mengatakan kesepakatan Demokrat dan PKS belum tercapai, sehingga antara dua partai ini masih bersaing memperebutkan kursi cawapres.

“Kedua, dengan belum munculnya kepastian dari koalisi lain terkait capres dan cawapres diasumsikan sebagai penyebab Koalisi Perubahan belum memutuskan nama cawapres Anies,” jelasnya.

Di satu sisi, Arifki juga melihat NasDem berada di posisi yang tidak menguntungkan sebab kader-kadernya masih dipertahankan di kabinet Jokowi.

Hal ini akan berbeda jika NasDem didepak dari pemerintahan Jokowi.

“Ketiga, NasDem tentu memiliki pertimbangan untuk memperlama deklarasi capres dan cawapres karena posisi menteri di kabinet Jokowi mulai disentil oleh anggota koalisi pemerintahan. Jika deklarasi Anies-AHY dipercepat, maka narasi NasDem mendukung oposisi tentu bakal sulit dibantah,” tegas menambahkan.

“Tetapi meninggalkan posisi menteri di pemerintahan tentu lebih rugi lagi bagi Nasdem, makanya berdampak terhadap molornya deklarasi capres dan cawapres,” Arifki menambahkan.