Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Kornas Ganjarist Kris Tjantra mendukung arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar melindungi warga dari pengaruh politik identitas pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Menurut Kris, apa yang disampaikan Jokowi sangat mewakili aspirasi yang diinginkan koordinator nasional atau Kornas Ganjarist secara umum.

Ia menegaskan di era keterbukaan informasi dan demokrasi seperti saat ini politik identitas merupakan alat politik yang mengkotak-kotakan etnis, suku, budaya dan agama untuk tujuan tertentu.

"Saat ini yang harus dijual oleh seorang calon pemimpin adalah gagasannya dalam memajukan bangsa ini dan bukan malah mengedepankan politik identitas," kata Kris kepada wartawan, Jumat (20/1/2023).

Baca juga: KPI Berharap Tidak Ada Sengketa Informasi Publik Antarlembaga Negara di Pemilu 2024

Kris menyebut bahwa Indonesia harus dirawat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika lantaran terdiri dari ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, perbedaan budaya yang begitu banyak tetapi mempunyai satu tujuan.

"Stop politik identitas dan mari kita jaga Indonesia yang beragam ini dengan mengedepankan gagasan, ide, saran maupun pikiran pada Pemilu 2024 nanti," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada para kepala daerah untuk menjaga stabilitas politik menjelang Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).

"Masalah stabilitas politik dan keamanan menuju pada pemilu 2024. Saya minta betul-betul saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif," kata Presiden.

Selain itu, Presiden meminta kepala daerah untuk menjaga agar masyarakat tidak menjadi korban politik identitas.

Baca juga: Jawab Isu Ditawari Kursi Menteri, PKS Tegaskan Tak Tergiur dan Tetap Jadi Oposisi hingga Pemilu 2024

"Menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik. Namanya politik identitas," katanya.

Dalam kesempatan tersebut Presiden juga mengingatkan agar TNI dan Polri tidak berpolitik praktis. Aparat keamanan harus sudah mulai memetakan potensi kerawanan.

"Jangan pas kejadian baru kita pontang panting sibuk ke sana ke sini. Salah siapa ini, salah siapa ini. Betul-betul harus memiliki tahun ini sudah masuk ke tahun politik, harus memiliki sensitivitas dan sering turun ke lapangan sehingga kejadian-kejadian kecil bisa segera diredakan. Saya titip betul masalah ini," pungkasnya.