Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jubir Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra merespons soal potensi adanya kelompok anti Anies Baswedan.

Hal itu terkait Anies Baswedan yang telah mendapatkan tiket bakal calon presiden (capres) setelah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan mendukung Eks Gubernur DKI Jakarta itu di Pilpres 2024 mendatang.

Herzaky mengatakan, sejak awal bergabung Koalisi Perubahan, Partai Demokrat sudah memahami segala konsekuensinya dalam menentukan pilihan untuk memperjuangkan perubahan dan perbaikan untuk rakyat Indonesia.

"Akan ada pihak-pihak status quo yang berupaya melanggengkan kekuasaan dengan segala cara. Berusaha membendung arus perubahan yang begitu kuat," kata Herzaky, saat dihubungi, Selasa (31/1/2023).

Ia kemudian menuturkan, sekuat apapun kelompok anti Anies Baswedan menggagalkan perubahan. Perubahan itu akan tetap terjadi.

"Padahal, perubahan itu hal yang alamiah. Mau dibendung sekuat apapun perubahan tetap akan terjadi," ucapnya.

Herzaky menjelaskan, Partai Demokrat akan terus konsisten di Koalisi Perubahan.

Lanjutnya, sebab PKS, NasDem, dan Demokrat dipersatukan oleh visi dan semangat serta nasib dan perjuangan.

"Mengemban amanah rakyat untuk memperjuangkan perubahan dan perbaikan bagi rakyat, bangsa, dan negara," sebut Herzaky.

Oleh karena itu, ia menegaskan, soliditas dan kebersamaan Koalisi Perubahan akan terus terjaga.

Menurutnya, soliditas tersebut dapat tercipta juga melalui dukungan dari masyarakat.

"Dan harapan besar akan perubahan, memberikan tambahan energi bagi kami," jelasnya.

"Kami akan terus bersiap menghadapi setiap upaya memecah belah dan infiltrasi kesolidan Koalisi Perubahan," sambung Herzaky.

Baca juga: Dapat Tiket Maju Pilpres 2024, Anies Baswedan Bersyukur: Presidential Threshold 20 Persen Terlampaui

Sebelumnya, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga angkat bicara terkait Anies Baswedan yang telah mendapatkan tiket bakal calon presiden (capres).

Jamiluddin mengatakan, hal itu tentu membuat banyak pihak yang selama ini tidak menginginkan Anies menjadi capres kecewa.

"Tentu banyak pihak yang kecewa, terutama yang selama ini tidak menginginkan Anies menjadi capres," kata Jamiluddin, dalam keterangan pers tertulis, Selasa (31/1/2023).

Menurutnya, kelompok yang tidak ingin Anies maju di pemilihan presiden (Pilpres) 2024 akan terus berupaya menggagalkan sampai Eks Gubernur DKI Jakarta itu resmi didaftarkan sebagai capres di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Lanjutnya, sebab bagi mereka Anies adalah sebuah ancaman.

"Anies dianggap anti kemapanan. Karena itu, mereka sangat tak nyaman dengan semboyan perubahan yang didengungkan Anies," ujar Jamiluddin.

Bahkan, Jamiluddin menyebut, para anti Anies akan mengintensifkan penghadangan setiap Eks Gubernur DKI Jakarta itu sosialisasi ke daerah.

"Dengan cara itu, para anti Anies ingin menciptakan opini bahwa Anies setiap ke daerah ditolak warga setempat," katanya.

"Penggiringan opini semacam ini terus mereka lakukan untuk menghambat laju elektoral Anies," sambung Jamiluddin.

Oleh karena itu, Jamiluddin menuturkan, Koalisi Perubahan harus mencermati gerakan pihak-pihak yang selama ini anti Anies.

"Mereka bisa saja menghalalkan segala cara. Termasuk jalur hukum, untuk menggagalkan Anies."

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) 2024.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan dukungan itu diputuskan atas keputusan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) Majelis Syuro.

Kendati demikian, Sohibul menyatakan dukungan secara resmi akan disampaikan PKS pada 24 Februari mendatang.

"PKS akan menyampaikan eksplisit organisatoris untuk mendukung Bapak Anies Rasyid Baswedan pada Rapat Badan Majelis Syura PKS yang bersamaan dengan Rakernas DPP PKS pada 24 Februari 2024,” kata Sohibul di Gubug Makan Mang Engking Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin (30/1/2023).

Sohibul menuturkan melalui dukungan tersebut persyaratan presidential threshold (PT) 20 persen sebagai syarat pencalonan presiden sudah terpenuhi.

Baca juga: Gerindra Benarkan Prabowo dan Anies Baswedan Punya Janji Soal Pilpres

"PKS konsisten menjadi bagian dari partai pendukung Anies Baswedan sehingga koalisi memenuhi presidential threshhold 20 persen," ujarnya.

Sohibul menyatakan dukungan ini didampingi Jubir PKS Muhammad Kholid, Jubir PKS Pipin Sopian, Ketua DPP Al Muzammil Yusuf.

Kemudian, Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Kepala Bakomstra Herzaky Mahendra Putra, dan Sudirman Said selaku perwakilan Anies Baswedan.

Sementara dari Partai NasDem yang dijadwalkan hadir yakni Ketua DPP Sugeng Suparwoto maupun Wakil Ketua DPP Willy Aditya berhalangan hadir.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan ketiga partai politik (parpol) di bakal Koalisi Perubahan punya kesamaan untuk mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) di 2024.

“Bagi Demokrat, Mas Anies adalah tokoh perubahan dan perbaikan," kata AHY dalam keterangannya yang diterima, Kamis (26/1/2023).

AHY menuturkan dalam pembahasan tim kecil rencana Koalisi Perubahan sudah mendekati tahap finalisasi.

Menurutnya, dengan rentang waktu komunikasi lebih dari enam bulan, sudah cukup untuk mengambil keputusan yang penting dan fundamental.

"Adapun terkait bacapres, sudah ada kesamaan cara pandang dari ketiga partai untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bacapres 2024," ujarnya.

AHY menyebut pihaknya juga menyerahkan kepada Anies terkait cawapres pendampingnya sebagaimana telah disampaikan Partai NasDem.

Ia mengakui jika Partai Demokrat dan PKS masing-masing memiliki aspirasi kader utamanya sebagai bacawapres.

“Sebagai aspirasi selaku calon anggota koalisi, itu wajar,” ucap AHY.

Yang terpenting, lanjutnya, diskusi Bacawapres hendaknya tidak menghambat finalisasi koalisi.

“Kami rasional saja. Jangan sampai faktor penentuan Bacawapres ini justru menjadi hal yang menghambat bagi terbentuknya Koalisi Perubahan," ungkapnya.

Karenanya, AHY menambahkan Partai Demokrat akan mengajak PKS agar menyerahkan keputusan bacawapres kepada bacapres yang diusung.

"Dengan demikian, tiga partai memiliki kesetaraan yang sama dalam koalisi,” imbuhnya.