"Karena yang mengetahui dan menganggap ada "perjanjian Anies-Prabowo" adalah teman-teman di Gerindra, khususnya Bang Sandi," ungkapnya.

Nabil juga mengungkap pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono yang juga tidak mengetahui pasti soal isi perjanjian itu.

Bahkan tidak pernah mendengar soal perjanjian yang melibatkan Anies-Prabowo.

"Beliau mengatakan tidak pernah mendengarnya tidak pernah mengetahuinya menganggap itu juga tidak relevan, kalau kemudian diungkit-ungkit terkesan 'kok kayaknya partai kami tidak dewasa' ini beliau (Ferry Juliantono) yang mengatakan, bukan saya," ungkap Nabil.

Baca juga: Respons Relawan Perubahan Soal Perjanjian Anies-Prabowo: Bisa Saja Hanya Berlaku untuk Pemilu 2019

"Logikanya, ketika ada suatu perjanjian politik, biasanya ditandatangani oleh calon-calon yang diusung parpol dalam pilkada, logikanya masa berlakunya di masa jabatannya, jadi kalau kita mendukung satu orang calon dalam pilkada di periode tertentu dan di situlah tingkat perjanjian itu berlaku, dan apabila masa jabatannya itu sudah selesai, ya biasanya sudah tidak ada lagi, harus membuat realitas politik baru."

Pihaknya mendorong internal Gerindra untuk menyelesaikan soal isu perjanjian Prabowo dan Anies tersebut secara internal.

Walaupun di sisi lain, mendorong juga isi perjanjian dibuka di publik lantaran telah eksis dan kabarnya menjadi konsumsi publik, bertujuan ungkap Nabil agar tak menimbulkan persepsi liar.

(Tribunnews.com/Garudea Prabawati)