TRIBUNNEWS.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan jawaban soal isu adanya perjanjian antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

Sebelumnya beredar terkait kabar perjanjian tertulis antara Anies dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, disebut masih berlaku hingga Pilpres 2024.

Kabar itu diketahui diungkap oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno.

Perjanjian itu disebut ditandatangani oleh Sandiaga, Anies, dan Prabowo, disebut-sebut dilakukan sebelum pendaftaran Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Isi perjanjian dilengkapi dengan materai dan disimpan dua petinggi Gerindra, Fadli Zon dan Sufmi Dasco Ahmad.

Baca juga: BERITA FOTO Ada Tawa Lepas, Begini Suasana Pertemuan Anies Baswedan dan Tim Kecil di Kantor Demokrat

Nabil  Ahmad Fauzi selaku Ketua Departemen Politik DPP PKS mengatakan, tak mengerti pasti soal isi perjanjian tersebut.

Pun dirinya tidak berani menyimpulkan apakah perjanjian Anies-Prabowo ada atau tidak.

Saat ditanya soal apakah rumor perjanjian Anies-Prabowo itu berpotensi mengganjal mantan Gubernur DKI Jakarta maju sebagai Calon Presiden (Capres) 2024? Ini jawabannya.

"Simpel saja, silakan kepada pihak yang mengungkapkannya, apakah itu Bang Sandi (Sandiaga Uno), apakah pihak teman-teman di Partai Gerindra, kalau memang perjanjian itu dianggap eksis, ya silakan saja dikomunikasikan kepada pihak yang terkait."

"Bahkan kalau memang perlu sebagai bentuk transparansi kepada publik, silakan saja dibuka secara detail perjanjiannya, sehingga clear diterima oleh publik dan tidak menimbulkan rumor-rumor," kata Nabil dalam acara diskusi Overview Tribunnews, Kamis (2/2/2023).

Pihaknya mengatakan, PKS tidak ingin masuk dalam substansi isi perjanjian, dengan catatan kalau memang perjanjian itu ada.

Nabil juga mendorong isi perjanjian itu memang dibuka di publik, lantaran telah digaungkan secara luas.

"Kami sebagai komponen dalam Koalisi Perubahan tidak mau masuk dalam substansi isi perjanjiannya, karena kita tidak tahu dan tidak ingin masuk dalam konteks perjanjian," ujarnya lagi.

Namun, soal konteks apakah itu mengganjal Anies maju Pilpres 2024, Nabil mendorong agar pihak-pihak terkait dalam perjanjian segera menyelesaikannya.

Baca juga: Daftar Mantan Menteri, Wakil Menteri dan Tokoh yang Dukung Anies Baswedan, Siapa Saja Mereka?