Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Jerry Sumampouw mengatakan, permasalahan lembaga penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) muncul ketika masuk tahapan-tahapan yang melibatkan publik.

Hal itu disampaikan Jerry Sumampouw, dalam diskusi politik bertema "Menakar Ulang Kinerja KPU", di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (12/2/2023).

"Sebetulnya penyelenggara Pemilu, KPU (Komisi Pemilihan Umum) atau Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). katakanlah KPU ya, problem secara umum itu muncul ketika tahapan-tahapan yang melibatkan publik secara umum," kata Jerry, di Jakarta Pusat, Minggu (12/2/2023).

Baca juga: Tugas Pantarlih di Pemilu 2024: Bantu KPU, PPK, PPS untuk Susun dan Pemutakhiran Data Pemilih

"Jadi hal-hal yang kita lihat, setelah kasus-kasus belakangan ini. Saya mulai berpikir masa lalu tahun 2019 2014. Memang yang selalu menjadi soal itu tahapannya yang melibatkan publik."

Jerry menyebutkan, tahapan-tahapan Pemilu yang dimaksudnya itu. Pertama, yakni tahap verifikasi faktual dan rekrutmen badan Adhoc.

"Verifikasi faktual itu melibatkan publik," ucapnya.

Kemudian, ia menyebut, permasalahan juga terjadi baik di KPU dan Bawaslu terkait rekrutmen badan Adhoc.

"Yang sekarang sedang ramai itu rekrutmen. Tidak hanya di KPU. Di Bawaslu badan Adhoc protesnya banyak sekali itu," sebutnya.

Baca juga: Bawaslu Minta Masyarakat Lapor Jika Temukan Pelanggaran Pemilu

Menurutnya, hal itu terjadi karena terdapat ribuan orang yang melamar untuk menjadi badan Adhoc.

Selanjutnya, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) itu juga menyoroti permasalahan terkait tahap Computer Assisted Test (CAT) KPU.

"Ada cerita (peserta) CAT (dapat hasil) nomor satu tapi tidak diterima. Banyak cerita seperti itu. Ngapain tes pakai CAT itu tapi kemudian tidak diterima," jelasnya.

Terlebih, dijelaskan Jerry, KPU terdekat akan bersoal dengan Data Pemilih Tetap (DPT).

"Dari tahun ke tahun selalu persoalan di situ. Mau kerja KPU sebaik apapun, akan salah aja KPU soal DPT," jelasnya.