Sebelum Gelar Musda, Pengurus DPD Golkar Papua Barat Daya Disarankan Gencarkan Konsolidasi
Sejumlah kader Partai Golkar Papua Barat Daya menolak digelarnya musyawarah daerah (Musda) I DPD Partai Golkar Papua Barat Daya.
Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah kader Partai Golkar Papua Barat Daya menolak digelarnya musyawarah daerah (Musda) I DPD Partai Golkar Papua Barat Daya.
Mereka pun siap melakukan aksi protes.
Petrus Nauw, kader Partai Golkar Papua Barat Daya, menilai sebelum membuat Musda seharusnya para pengurus DPD aktif melakukan konsolidasi menyeluruh di Papua Barat Daya sebagai provinsi baru saat ini.
"Bukan langsung buat Musda memilih Ketua. Kami akan menolak Musda Golkar Papua Barat yang akan diselenggarakan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya," kata Petrus kepada wartawan, Kamis (16/2/2023).
Senada, Kader Golkar Papua Barat Daya John Fatie menegaskan DPP Partai Golkar menerbitkan Surat Perintah N0.199/DPP/Golkar/XI/2022 Tanggal 23 November 2023 kepada Lambertus Jitmau Ketua Golkar Papua Barat untuk menyelenggarakan Musda I Golkar Papua Barat Daya.
Baca juga: Sederet Ketua Umum Partai Temui Golkar Jelang 2024, Airlangga Dinilai Mampu Merangkul Semua Parpol
Hal tersebut, menurutnya, telah melanggar Juklak No.02/DPP/Golkar/VI/2022 Bab 16 Pasal 75 ayat 1,2 Tentang pelaksanaan Musyawarah Daerah di daerah pemekaran harusnya ditetapkan seorang Plt Ketua dari satu tingkat di atasnya untuk menyelenggarakan Musda.
"Sementara sprint kepada Lambertus Jitmau sebagai penyelenggara Musda mendapat penolakan yang luas dari pengurus maupun kader karena Lambertus Jitmau tidak menunjukan kinerja dan keberhasilan dalam memimpin Partai Golkar Papua Barat," ujarnya.
Seperti dikutip dari Kompas.TV, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya melalui surat perintah yang dikeluarkan 23 November 2022 mengamanatkan Lambert Jitmau, untuk segera melaksanakan musyawarah daerah Partai Golongan Karya Provinsi Papua Barat Daya.
Surat keputusan pelaksanaan musyawarah daerah Partai Golongan Karya Provinsi Papua Barat Daya, disampaikan oleh Amin Ngabalin, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar.
Yang mana seiring dengan kehadiran provinsi baru, DPP mengamanatkan Lambert Jitmau, Ketua Golkar Papua Barat untuk segera melaksanakan musda Partai Golongan Karya di Papua Barat Daya.
Menurut Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, instruksi ini harus segera dilaksanakan untuk menghadapi pesta demokrasi 2024.
