Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas mendukung penuh sistem proporsional terbuka atau coblos caleg langsung pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 mendatang.

Hal ini disampaikannya saat menyambangi Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin di kediamannya Jalan Margasatwa Nomor 27, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Kamis (23/2/2023).

“Terbuka. Pemerintah usul terbuka, DPR terbuka, apalagi parpol 8 usulkan terbuka,” kata Zulhas.

Baca juga: PDIP Siap Menerima Apapun Putusan MK Soal Proporsional Tertutup atau Terbuka

Bahkan, Zulhas mengatakan pihaknya akan mengerahkan massa hingga 5.000 orang jika nantinya Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan sistem proporsional tertutup.

“Kalau sampai  MK beda, setiap hari nanti demo. 5.000 orang demo tentunya,” ujarnya.

Menurut dia, sistem proporsional terbuka memungkinkan para calon legislatif dipilih langsung oleh masyarakat.

Ia lantas membandingkan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres), yang mana memperlihatkan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) di surat suara.

“Kan susah kalau gak ada orangnya gimana, kalau begitu partai bisa sewenang-wenang. Jadi terbuka the best,” tuturnya.

“Pokoknya kalau itu sampai salah saya akan demo tiap hari 5 ribu orang,” lanjut dia.

Sebelumnya diberitakan, bergulirnya isu sistem proporsional tertutup untuk diterapkan pada Pemilu 2024 bermula dari langkah enam orang yang mengajukan gugatan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke MK.

Gugatan ini telah teregistrasi di MK dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022.

Para pemohon mengajukan gugatan atas Pasal 168 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017. Dalam pasal itu diatur bahwa pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

Dalam sidang yang digelar pada Kamis (26/1/2023) lalu, Pemerintah menyatakan bahwa sistem proporsional terbuka merupakan mekanisme terbaik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia.

Hal ini disampaikan Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Bahtiar yang mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menkumham Yasonna Laoly sekaligus Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Pleno Pengujian Materil Undang-Undang Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi.

Sementara Anggota DPR RI Fraksi PDIP Arteria Dahlan menyatakan pihaknya mendukung penerapan sistem proporsional tertutup.

“Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDIP lebih memilih sistem proporsional tertutup. Sikap ini berbeda dengan sikap 8 fraksi partai di DPR RI,” kata Arteria Dahlan di hadapan Hakim MK.

Apa itu sistem proporsional terbuka dan tertutup?

Sistem proporsional terbuka

Dilansir dari Kompas.com, Senin (2/1/2023), sistem proporsional terbuka adalah sistem pemilu di mana pemilih bisa langsung memilih calon anggota legislatif (caleg) yang diusung oleh partai politik peserta pemilu.

Sistem proporsional tertutup

Sementara, sistem proporsional tertutup adalah sistem pemilu di mana pemilih tidak langsung memilih calon anggota legislatif, melainkan partai politik peserta pemilu.

Perbedaan pemilihan calon anggota legislatif :

Sistem proporsional terbuka

Pemilih dapat menyoblos langsung nama caleg, atau menyoblos parpol peserta pemilu di surat suara.

Nantinya, penetapan calon terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak.

Sistem proporsional tertutup

Sementara, calon anggota legislatif ditentukan partai. Oleh partai, nama-nama caleg disusun berdasarkan nomor urut.

Nantinya, calon terpilih ditentukan berdasarkan nomor urut. Jika partai mendapatkan dua kursi, maka calon terpilih adalah nomor urut 1 dan 2.