TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari atas dugaan pelecehan seksual berlangsung secara tertutup di ruang sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

Ketua DKPP Heddy Lugito menjelaskan kenapa sidang kode etik yang dijalani oleh ketua dari lembaga penyelenggara pemilu ini harus berlangsung tertutup. 

Heddy Lugito menjelaskan, ruang lingkup sidang perkara yang ditangani DKPP adalah ihwal etika.

Sehingga persidangan dilakukan secara tertutup ini penting untuk menjamin rasa aman dan kehormatan pengadu.

"Ruang lingkup pemeriksaan DKPP adalah etika, sehingga berdasarkan kepatutan dan kelayakan," kata Heddy kepada Tribunnews saat dikonfirmasi, Selasa (14/3/2023).

"Sidang pemeriksaan secara tertutup dimaksudkan untuk menjamin rasa aman dan kehormatan pengadu yang berpengaruh pada integritas pembuktian dalam sidang pemeriksaan," sambungnya. 

Dalam sidang DKPP, perkara yang akan diadili secara tertutup adalah perkara dengan dalil dugaan asusila. Meski begitu mekanisme ini tidak diatur dalam Peraturan DKPP.

Prinsip ini, lanjut Heddy, mengacu pada prinsip umum pengadilan kasus asusila, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 153 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

"Persidangan di pengadilan pada prinsipnya dilaksanakan secara terbuka, kecuali dalam perkara mengenai asusila atau terdakwanya anak-anak," tuturnya. 

Diketahui Hasyim menjalani sidang etik di DKPP, Senin (13/3/2023) kemarin. Ada dua perkara yang diarahkan kepada Hasyim. 

Pertama, perkara dilayangkan oleh Dendi Budiman selaku pengadu perkara dengan nomor 35-PKE-DKPP/II/2023.

Dalam perkara ini Hasyim diadilkan karena melakukan pertemuan dan perjalanan ke Yogyakarta bersama Hasnaeni.

Sedangkan perkara kedua dengan nomor perkara 39-PKE-DKPP/II/2023, Hasyim diadu langsung oleh Hasnaeni melalui kuasa hukumnya Ihsan Perima Negara.

Hasyim diadilkan melakukan pelecehan seksual disertai ancaman kepada Hasnaeni.

Baca juga: Ketua KPU Hasyim Asyari Jalani Sidang Etik, PPK Gelar Demo Minta DKPP Pecat Secara Tidak Hormat

Sebelumnya, perjalan perkara Hasyim dan wanita emas telah berjalan cukup panjang. Ini bukan kali pertama Hasyim diadu ke DKPP atas dugaan pelecehan seksual.

Hasnaeni melalui kuasa hukum sebelumnya, Farhat Abbas, juga telah melapor ke DKPP. Namun seiring berjalannya waktu, laporan tersebut dicabut dan sidang tidak jadi berjalan.

Farhat Abbas menjelaskan alasan ia mencabut laporan tersebut karena Hasnaeni telah meminta maaf melalui video yang sebelumnya sempat beredar.

Di mana dalam video tersebut Hasnaeni juga telah mengaku jika ia membuat video tuduhan kepada Hasyim karena terserang depresi.

Pascapencabutan laporan pun pihak keluarga Hasaneni sudah mendatangi Hasyim untuk melakukan klarifikasi dan memutuskan untuk menyudahi perjalanan kasus dugaan pelecehan ini.

Pihak keluarga Hasaneni bahkan menegaskan segala tuduhan terkait dugaan pelecehan dan intimidasi yang dilakukan Hasyim kepada wanita emas tersebut tidaklah benar.

Namun selang beberapa waktu bersama Ihsan selaku kuasa hukum barunya yang juga merupakan Sekretaris Jenderal Partai Republik Satu, pihaknya kembali melaporkan Hasyim ke DKPP.

Tak hanya itu, pihak Ihsan pun juga melaporkan Hasyim ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut atas atas dugaan pelecehan seksual Pasal 6 UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.