Partai Buruh Dipanggil Badan Pengawas Pemilu Jakarta Pusat Saat Gelar Aksi di DPR RI
Partai Buruh mengaku dipanggil Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Pusat saat menggelar aksi Tolak Undang Undang (UU) Omnibus Law Ciptaker
Penulis: Ibriza Fasti Ifhami
Editor: Wahyu Aji
Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Buruh mengaku dipanggil Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Pusat saat menggelar aksi Tolak Undang Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja, di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/4/2023).
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, belum diketahui tujuan dari Bawaslu Jakarta Pusat melakukan pemanggilan.
Adapun Said menjelaskan, saat aksi berlangsung, ada seseorang yang mengaku pihak Bawaslu Jakarta Pusat melakukan pengintaian.
Setelah melakukan pengintaian, kata Said, seseorang tersebut mendatanginya dan melakukan pemanggilan untuk Partai Buruh ke Kantor Bawaslu Jakarta Pusat.
"Ya kita tanya itu Bawaslu Jakarta Pusat apa tujuannya. Apa tujuan Bawaslu Jakarta Pusat untuk mendatangi dan selalu mengintai," kata Said, saat ditemui, di depan Gedung DPR RI, Selasa ini.
"Hanya Bawaslu Jakarta Lusat setiap aksi selalu melakukan pengintaian-pengintaian itu," sambungnya.
Lebih lanjut, kata Said, selalu ada seseorang yang dikirim dari Bawaslu Jakarta Pusat untuk melakukan pengintaian aksi yang digelar Partai Buruh.
"Selalu ada orang yang dikirim. Tadi dia bilang kita (Partai Buruh) dipanggil secara resmi," ungkapnya.
Sebelumnya, ratusan orang peserta aksi unjuk rasa Partai Buruh tolak Undang Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja mulai ramaikan, depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/4/2023).
Diketahui, Partai Buruh bersama beberapa organisasi serikat pekerja menggelar aksi unjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, ratusan massa aksi telah memulai orasi sejak pukul 11.00 WIB.
Berbagai atribut Partai Buruh tampak digunakan. Mulai dari bendera Partai Buruh dan spanduk ukuran besar bertuliskan "Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja".
Adapun spanduk ukuran jumbo bertuliskan kalimat penolakan terhadap pasal-pasal di dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja itu terpasang di pagar pinti utama Gedung DPR RI.
Sementara itu, kondisi lalu lintas Jalan Gatot Subroto mengarah ke Slipi, Jakarta Barat tampak padat merayap, Selasa siang ini.
Baca juga: Massa Partai Buruh Mulai Berdatangan di Gedung DPR RI
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, aksi-aksi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja akan terus berlanjut.
"Aksi-aksi ini akan terus berlanjut," kata Said Iqbal, dalam konferensi pers, Selasa ini.
